TVRINews, Jakarta
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna membangun fondasi data ekonomi kreatif nasional yang lebih komprehensif dan akurat. Langkah ini dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam pertemuan itu, kedua lembaga membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan statistik nilai Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif, ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif, pengembangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ekonomi kreatif, hingga dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Riefky menegaskan, data statistik yang akurat menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan ekonomi kreatif yang tepat sasaran.
"Kami mengapresiasi kolaborasi yang telah berjalan dengan BPS sebagai mitra paling strategis sehingga data statistik bisa menjadi modal dasar Kementerian Ekraf dalam membangun fondasinya. Ke depan, kebijakan tidak bisa dibangun berdasarkan asumsi, tetapi harus bertumpu pada data yang kuat, akurat, dan relevan agar setiap intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujar Riefky dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Selasa, 9 Juni 2026.
Selain penguatan statistik, Kementerian Ekraf dan BPS juga membahas pengembangan cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam KBLI 2025. Langkah tersebut dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, model bisnis baru, serta aktivitas kreatif yang terus tumbuh dan berkembang.
Menurut Riefky, sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat kelas menengah, serta meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
"Ke depan, ekonomi kreatif Indonesia tidak hanya bicara tentang pasar domestik, tetapi juga bagaimana karya dan talenta kreatif Indonesia mampu bersaing di pasar global. Kami juga siap mendukung prioritas agenda yang sedang dijalankan oleh BPS seperti Sensus Ekonomi 2026 dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)," ucapnya.
Sementara itu, Amalia menilai ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus menunjukkan pertumbuhan positif dan memiliki dampak inklusif yang kuat terhadap masyarakat.
Ia menegaskan, BPS berkomitmen terus mengembangkan statistik ekonomi kreatif, termasuk memperluas pencatatan aktivitas ekonomi berbasis digital dan jasa. Hasil penguatan data tersebut nantinya akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang memiliki efek ganda bagi perekonomian.
"Ekonomi kreatif menjadi sektor yang tumbuh pesat dan unik. Tiap subsektornya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif karena banyak mempekerjakan masyarakat lokal. Tentunya BPS dan Kementerian Ekraf harus berkolaborasi sehingga arah kebijakan ekonomi kreatif lebih solid jika memiliki fondasi berbasis data statistik lengkap yang dihasilkan BPS menuju momentum emas Sensus Ekonomi 2026," kata Amalia.
Melalui sinergi tersebut, Kementerian Ekraf dan BPS berharap dapat menghadirkan data ekonomi kreatif yang semakin kuat sebagai dasar pengambilan kebijakan, sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
