TVRINews, Jakarta
Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Rabu, 18 November 2026.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan anggota terhadap laporan hasil kerja timus dan timsin yang telah menyelesaikan tugas pembahasan RUU tersebut.

(Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. [Foto: TVR Parlemen])
"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?"ujar Habiburokhman yang dijawab setuju oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
Dengan persetujuan tersebut, seluruh rangkaian pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat panitia kerja (Panja) dinyatakan selesai.
Habiburokhman mengatakan, pembahasan selanjutnya akan memasuki tahap rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama. Setelah itu, RUU tersebut dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
"Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini,"lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan, timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan Panja, terutama terkait penyempurnaan redaksional RUU.
Selain memperbaiki redaksi, timus dan timsin juga menyelaraskan rumusan antarpasal, pengacuan pasal, serta ketentuan terkait lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada pertentangan, perbedaan penafsiran, maupun ketidaksesuaian antara satu pasal dengan pasal lainnya.

(Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra. [Foto: TVR Parlemen])
"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,"tuturnya.
Dengan rampungnya pembahasan di tingkat Panja, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan memasuki tahapan pengambilan keputusan tingkat pertama melalui rapat kerja Komisi III DPR RI.










