TVRINews – Jakarta
Presiden kumpulkan mantan menteri dan eks Gubernur BI di Istana untuk perkuat stabilitas finansial.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis bersama sejumlah tokoh dan pakar ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat 22 Mei 2026. Pertemuan ini sebagai bagian dari upaya pemerintah merumuskan kebijakan antisipatif dalam menjaga stabilitas keuangan domestik di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.
Pertemuan tersebut secara khusus membedah rekam jejak Indonesia dalam melewati berbagai gelombang krisis ekonomi pada periode terdahulu untuk diadopsi sebagai referensi kebijakan masa kini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang turut mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa jajaran tokoh yang hadir merupakan para mantan birokrat dan bankir sentral senior. Di antaranya adalah Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008," ujar Airlangga dalam konferensi pers pasca-pertemuan di Istana Negara.
Pelajaran dari Masa Lalu
Berdasarkan catatan historis yang didiskusikan, Indonesia tercatat berulang kali menghadapi tekanan eksternal yang berat, mulai dari lonjakan harga komoditas energi, volatilitas nilai tukar, hingga lonjakan inflasi. Airlangga mencontohkan situasi berat yang terjadi dua dekade lalu ketika guncangan pasar minyak dunia berimbas langsung pada stabilitas domestik.
"Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar [AS per barel]," jelas Airlangga.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa indikator makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih tangguh jika dibandingkan dengan episode krisis masa lalu. Fundamental ekonomi domestik dinilai tetap kokoh, didukung oleh tingkat depresiasi mata uang yang masih dalam batas aman.
"Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," tambahnya.
Penguatan Sektor Perbankan
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menginstruksikan tim ekonomi pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk memperketat pengawasan terhadap regulasi finansial. Fokus utama diarahkan pada penegakan prinsip kehati-hatian (prudential) di sektor perbankan.
Pemerintah juga menjajaki rencana evaluasi terkait penguatan struktur permodalan institusi perbankan tanah air. mengingat lanskap industri perbankan di Indonesia yang cukup padat, sehingga memerlukan basis modal yang kuat untuk meredam potensi risiko sistemik.
