TVRINews – Jakarta
Pertemuan Lintas Kementerian dan BUMN Percepat Proyek Infrastruktur, Perumahan, dan Energi Nasional
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menggelar pertemuan strategis bersama sejumlah menteri, wakil menteri, dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Jumat 22 Mei 2026.
Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada percepatan koordinasi penyediaan lahan demi menyukseskan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN).
Pejabat yang hadir dalam koordinasi tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, serta Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf.
Selain jajaran eksekutif kementerian, diskusi ini juga melibatkan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Denaldy Mauna.
Melalui keterangan resmi yang diunggah oleh akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), pertemuan ini secara spesifik memetakan dukungan regulasi dan integrasi tata ruang untuk tiga sektor krusial:
• pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GW
• Penataan pemukiman kumuh melalui penyediaan hunian vertikal,
• Pengembangan kota satelit.
"Sesuai keinginan Bapak Presiden, setiap program yang telah diputuskan harus diupayakan sesegera mungkin dan berdampak cepat bagi masyarakat," demikian tertulis dalam pernyataan resmi Sekretariat Kabinet pada Jumat 22 Mei.
Hal ini menjadi hal penting dilakukan untuk memangkas jalur birokrasi penyiapan lahan yang kerap menjadi hambatan utama dalam proyek infrastruktur skala besar.
Kehadiran para pimpinan BUMN sektor transportasi dan perkebunan mengindikasikan adanya rencana optimalisasi aset negara (idle land) yang berada di bawah pengelolaan PT KAI dan PTPN untuk diintegrasikan dengan program perumahan rakyat serta ketahanan energi.
Kebijakan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam mendorong eksekusi proyek berbasis dampak langsung (quick wins).
Sinergi langsung antar-pengambil keputusan lintas sektoral ini dinilai krusial guna memastikan seluruh target penyelesaian berjalan tepat waktu, sekaligus menjamin bahwa penyelesaian kendala di lapangan tetap bersandar pada koridor hukum dan regulasi yang berlaku.
