TVRINews, Jakarta
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memaparkan usulan untuk resolusi damai konflik Rusia dan Ukraina. Namun usul dari Prabowo Prabowo tersebut ditolak olah Pemerintah Ukraina.
Menanggapi hal itu, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan usulan yang dipaparkan oleh Prabowo di IISS Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura itu lebih menekankan solusi damai dari kekerasan senjata yang terjadi saat ini.
Andi menyebutkan di sesi itu Prabowo menekankan bentuk kolaborasi global, bentuk kepemimpinan bersama, yang lebih mengedepankan dialog, kerja sama, dan multilateralism.
Baca Juga: KPK Kembali Periksa Presenter Brigita Manohara Terkait Kasus Suap Ricky Ham
“Pak Prabowo menawarkan proposal damai untuk Ukraina yang betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata dan melibatkan PBB dalam mencari solusi-solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” kata Andi di sela IISS Shangri-La Dialogue, Senin, 5 Juni 2023.
Andi juga menjelaskan bahwa Prabowo secara umum menyerukan agar Shangri-La Dialogue ke 20 tahun 2023 ini mengeluarkan deklarasi yang konkret baik untuk meredam ketegangan yang terjadi di Indo Pasifik, juga untuk mencari solusi damai bagi perang yang terjadi di Ukraina.
Sebelumnya, Prabowo memaparkan beberapa usulan untuk resolusi konflik Rusia dan Ukraina.
Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.
Baca Juga: Tolak RUU Kesehatan, Ribuan Dokter dan Perawat Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR RI
Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.
Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB itu harus terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.
Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.
