TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul resmi melantik delapan pejabat struktural dan fungsional baru di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Prosesi pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung dengan khidmat di lobi Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Dalam amanatnya, Gus Ipul mengingatkan bahwa pelantikan ini bukan sekadar momentum seremonial perpindahan tanggung jawab birokrasi, melainkan sebuah pergeseran amanah besar dari rakyat yang kini berada di pundak para pejabat baru.
"Amanah itu bukan dari saya semata, amanah itu dari rakyat, dari jutaan warga yang menggantungkan hidupnya pada layanan Kementerian Sosial. Saya ingin saudara-saudara memahami itu sejak menit pertama malam ini. Dan saya ingin saudara-saudara membawa kesadaran itu setiap kali saudara masuk kantor, setiap kali saudara menandatangani dokumen, setiap kali saudara mengambil keputusan," ucap Mensos dalam keterangannya, Jumat 19 Juni 2026.
Delapan pejabat struktural dan fungsional yang dilantik malam itu menempati sejumlah posisi strategis di berbagai lini, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, hingga Jabatan Fungsional Dosen.
Pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, posisi Kepala Biro Umum kini resmi diemban oleh Yadi Muchtar, sementara Salahuddin dilantik sebagai Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial.
Untuk posisi Jabatan Administrator, Barus Tondra Pramana dipercaya menjabat sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum. Sementara posisi Kepala Bagian Rumah Tangga, Perlengkapan, dan Barang Milik Negara pada Biro Umum diamanahkan kepada Agung Hendrawan.
Selanjutnya pada posisi Jabatan Pengawas, Peristiwanta Pinem menduduki posisi Kepala Subbagian Pengamanan pada Biro Umum, berdampingan dengan Irwan Setiawan yang menjabat sebagai Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara pada Biro Umum.
Sementara itu, pada rumpun akademis, Jabatan Fungsional Dosen pada Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung kini resmi diemban oleh Laode Taufik Nuryadin dan Iyan Kusmadiana.
Dalam hal kepatuhan terhadap regulasi, birokrat Kemensos dituntut untuk selalu tegak lurus pada aturan hukum yang berlaku tanpa mencoba mencari celah atau jalan pintas, sekecil apa pun pelanggarannya.
"Tegak lurus pada hukum bukan soal takut dihukum. Ini soal martabat, martabat Anda sebagai pejabat negara dan martabat lembaga yang kita jaga bersama. Kalau ada aturan yang Anda merasa perlu diperbaiki, saya terbuka. Sampaikan melalui jalur yang benar, diskusikan, kita perbaiki bersama. Tapi selama aturan itu berlaku, jalankan dengan penuh tanggung jawab," tegas Gus Ipul.
Ia juga memberikan penekanan khusus mengenai esensi integritas di lingkungan kerja. Menurutnya, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan di ruang rapat, melainkan harus selaras antara ucapan dengan fakta riil yang terjadi di lapangan.
"Integritas seperti pondasi bangunan. Kalau pondasinya retak, sekecil apapun retaknya, bangunan setinggi apapun, semewah apapun, pada akhirnya akan runtuh. Jabatan Anda mungkin bertahan satu tahun, dua tahun atau lebih, tapi nama Anda akan bertahan seumur hidup. Dan nama itu akan diwariskan kepada anak cucu. Untuk itu mari kita jaga nama itu baik-baik," pintanya.
Gus Ipul juga menginstruksikan para pejabat baru untuk memberikan perhatian penuh demi menyukseskan program prioritas Presiden, yakni Sekolah Rakyat. Program ini dirancang khusus untuk mengentaskan keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
"Saya ingin pakai analogi yang sederhana. Bayangkan Sekolah Rakyat seperti ambulans yang sedang melaju kencang membawa pasien kritis. Tugas Anda bukan menghalanginya. Tugas Anda adalah membukakan jalan dan memastikan tidak ada yang menyabotasenya dari dalam maupun dari luar," jelas Gus Ipul memakai perumpamaan.
Ia memberikan garis tegas bahwa ada dua kewajiban mutlak yang tidak boleh ditawar dalam program ini. Kewajiban pertama adalah aspek transparansi anggaran yang bersih dari segala bentuk kepentingan pribadi.
"Dan saya tegaskan, saya tidak akan melindungi siapapun yang terbukti menyelewengkan program ini," katanya.
Sedangkan kewajiban kedua adalah memastikan kualitas pelayanan, mulai dari infrastruktur bangunan, standar tenaga pendidik, pemenuhan gizi menu makanan, hingga atmosfer asrama harus berjalan optimal dan bermartabat.
"Anak-anak itu datang dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Kita tidak boleh memberi mereka setengah-setengah," ujarnya.
Terkait pola kepemimpinan, para pejabat diminta untuk membangun sistem pengawasan yang kuat di unit kerja masing-masing. Pemimpin yang baik tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi juga melindungi bawahannya dari potensi kesalahan fatal.
"Sisi kedua, Anda wajib mengawasi. Pemimpin yang baik bukan hanya berintegritas sendiri, tetapi yang membangun sistem sehingga orang di bawahnya juga terjaga, juga terproteksi dari godaan dan juga punya ruang untuk berbuat tenang," jelas Gus Ipul.
"Pengawasan bukan berarti tidak percaya kepada tim. Pengawasan adalah bentuk kasih sayang seorang pemimpin. Karena itu Anda sedang melindungi bawahan Anda dari kesalahan yang bisa menghancurkan karir dan masa depan mereka," sambungnya.
Di akhir arahannya, Gus Ipul berharap jabatan tidak menjadi pembatas melainkan jembatan komunikasi yang produktif. Ia ingin memangkas kultur birokrasi yang kaku dengan membangun ekosistem kerja yang kondusif, di mana setiap staf berani berbicara jujur dan mengambil inisiatif.
"Jangan jadikan jabatan sebagai tembok yang memisahkan Anda dari tim. Tapi justru jadikan jabatan sebagai jembatan yang menghubungkan visi kementerian dengan kerja nyata di lapangan," katanya.
Mensos menutup pidatonya dengan menekankan pentingnya kerja sama kelompok dibandingkan menonjolkan kemampuan individu secara egois. Kemensos membutuhkan sistem kerja yang kolektif dan tangguh di semua lini.
"Kita menyebutnya superman. Di permukaan ia terlihat hebat, tapi unitnya rapuh, karena semua bergantung pada satu orang. Saya tidak butuh superman di Kementerian Sosial. Saya butuh super team," pungkasnya
