TVRINews, Jakarta
Indonesia kembali dipercaya menjadi anggota Komite Antarpemerintah untuk Pelindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage/ICH UNESCO) untuk periode 2026-2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Umum ke-11 Negara-Negara Pihak Konvensi 2003 UNESCO yang berlangsung di Markas Besar UNESCO, Paris, Prancis, pada 17-18 Juni 2026.
Dalam pemilihan tersebut, Indonesia meraih 113 suara dan terpilih mewakili kawasan Asia-Pasifik bersama Jepang yang memperoleh 117 suara, Filipina 106 suara, dan Kamboja 97 suara. Keempat negara itu unggul dari Korea Selatan dan Turkmenistan yang juga bersaing dalam kelompok yang sama.
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, menyebut pencapaian tersebut sebagai bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran Indonesia dalam pelindungan warisan budaya dunia.
"Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026-2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. Setelah 12 tahun sejak terakhir menjadi anggota komite pada periode 2010-2014, Indonesia kembali dipercaya untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan warisan budaya takbenda dunia," ujar Fadli Zon dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurutnya, keberhasilan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan budaya yang beragam, tetapi juga kapasitas untuk ikut membangun tata kelola kebudayaan global yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat.
Fadli menilai terpilihnya Indonesia, Filipina, dan Kamboja sekaligus menjadi momentum penting bagi kawasan Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya dalam beberapa periode terakhir, negara-negara ASEAN mendominasi representasi Asia-Pasifik di komite tersebut.
"Kondisi ini membuka peluang besar bagi Asia Tenggara untuk memperkuat kerja sama lintas kawasan, memperluas representasi negara berkembang, serta mendorong agenda pelindungan warisan budaya yang lebih inklusif di tingkat global,"jelasnya.
Dalam proses pencalonan, Indonesia mengusung platform "Living Heritage, Shared Future", yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelestarian budaya. Melalui platform tersebut, Indonesia menekankan pentingnya keadilan budaya, partisipasi masyarakat, inovasi, serta kolaborasi internasional dalam pelindungan warisan budaya takbenda.
Sebagai anggota Komite ICH UNESCO periode 2026-2030, Indonesia akan mendorong delapan agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup pembentukan pusat unggulan UNESCO di kawasan Asia-Pasifik, penguatan kolaborasi antara akademisi dan komunitas budaya, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial untuk dokumentasi budaya, hingga penguatan perlindungan terhadap warisan budaya yang terancam punah.
Selain itu, Indonesia juga berkomitmen memperluas akses bantuan internasional bagi negara-negara berkembang, meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, serta mendorong kebijakan terkait etika digital dan ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan iklim.
"Indonesia percaya bahwa warisan budaya dapat menjadi jembatan dialog, perdamaian, dan ketahanan masyarakat di tengah berbagai tantangan global saat ini,"ucapnya.
Ia menambahkan, Indonesia akan terus mendorong pelindungan budaya berbasis komunitas, memperkuat peran generasi muda dalam pewarisan budaya, serta memastikan tata kelola Konvensi 2003 UNESCO berjalan lebih transparan, inklusif, dan berbasis bukti.
Saat ini Indonesia tercatat memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, dan 2.727 Warisan Budaya Takbenda yang telah ditetapkan secara nasional. Di tingkat internasional, Indonesia telah memiliki 16 elemen Warisan Budaya Takbenda yang diakui UNESCO, antara lain Wayang, Keris, Batik, Angklung, Pencak Silat, Gamelan, Jamu, serta Reog Ponorogo.
Fadli menegaskan, pengalaman Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang sangat besar menjadi modal penting untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelindungan warisan budaya dunia.
Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar RI di Paris, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, hingga Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO yang telah bekerja menggalang dukungan dari negara-negara sahabat.
"Melalui Komite ICH UNESCO, Indonesia siap menjadi jembatan kerja sama antar kawasan, mitra berbagi pengetahuan, dan penggerak berbagai inisiatif yang memperkuat pelindungan warisan budaya di tingkat global,"pungkasnya.
