TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki tantangan besar untuk keluar dari jerat kemiskinan jika terus berada di lingkungan yang tidak mendukung proses belajar. Sebagai solusinya, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat dengan konsep berasrama atau boarding school yang memiliki kualitas unggulan.
“Tujuan Sekolah Rakyat cuma satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata Agus Jabo dalam keterangannya dikutip, Kamis 14 Mei 2026.
Konsep asrama ini sengaja dipilih untuk memberikan lingkungan tumbuh kembang yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga miskin. Agus Jabo menilai perbaikan sekolah reguler saja tidak cukup karena kendala utama seringkali muncul saat anak berada di rumah atau lingkungan tinggalnya.
“Kalau mereka sekolah reguler dari pukul 7 sampai pukul 1 lalu pulang ke rumah. Rumahnya itu tidak layak. Makan satu kali sehari, mau belajar lampunya tidak ada, pergaulannya juga tidak jelas. Bagaimana mereka mau berkembang? Itu jelinya Pak Presiden, ini ditangani dan negara yang mengurus,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, intervensi negara sangat krusial mengingat lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berisiko terjebak dalam kemiskinan antargenerasi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo memerintahkan agar penanganan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memperbaiki aspek ekonomi dan hunian orang tua siswa.
“Perintah Pak Presiden itu (ekonominya) diurus juga. Ekonomi ibu bapaknya diurus, rumahnya yang rusak diperbaiki,” katanya.
Terkait perbaikan hunian, Kementerian Sosial telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pada tahun ini, ditargetkan sebanyak 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat akan direnovasi oleh Kementerian PKP.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu pilar prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam menghapus kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan. Saat ini, program rintisan telah menjangkau 166 titik dengan jumlah siswa mencapai 15.954 orang. Target ambisius pun ditetapkan untuk tahun ini.
“Presiden maunya cepat, banyak dan (kualitasnya) terbaik,” ujar Agus Jabo.
Sebanyak 104 sekolah permanen ditargetkan siap beroperasi pada Juli 2026 mendatang. Meskipun dikhususkan bagi masyarakat miskin pada desil 1 dan 2, fasilitas yang disediakan diklaim setara dengan sekolah unggulan, mulai dari asrama terpadu, laboratorium, hingga sarana olahraga.
Presiden Prabowo juga menargetkan perluasan akses dengan instruksi agar setiap kabupaten dan kota minimal memiliki satu unit Sekolah Rakyat.
“Presiden memerintahkan tiap kabupaten/ kota minimal punya satu (Sekolah Rakyat),” katanya.
Selama menempuh pendidikan, seluruh kebutuhan dasar siswa akan ditanggung sepenuhnya oleh negara, mulai dari konsumsi hingga perlengkapan sekolah seperti seragam dan sepatu. Lulusannya pun akan diarahkan sesuai potensi, baik ke jenjang pendidikan tinggi maupun dunia kerja profesional.
Program ini mendapat sambutan hangat dari pemerintah daerah. Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menyatakan dukungan penuh dengan menyiapkan lahan yang luas.
“Tentang lahan (Sekolah Rakyat) Pak Mensos minta 8 hektare, kami kasih 10 hektare. Persiapan yang lain juga tengah kami siapkan,” kata Safni.
Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Kepala Dinas Sosial Salni Fajar juga telah menyiapkan lahan alternatif seluas 6,5 hektare di dekat kompleks perkantoran Pemkab guna memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya dapat segera terealisasi.
