TVRINews, Jakarta
Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Republik Korea dan Global Green Growth Institute (GGGI) resmi meluncurkan proyek ASEAN-Korea Cooperation for Methane Mitigation (AKCMM) di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026.
Indonesia menjadi negara ASEAN ketiga yang mengimplementasikan program tersebut setelah Malaysia dan Filipina.
Dalam kesempatannya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat menegaskan penanganan sampah organik kini menjadi prioritas dalam upaya mencapai target iklim nasional.
Dengan komposisi sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) yang mencapai 63 persen material organik, potensi emisi metana Indonesia diperkirakan mencapai 21 juta ton CO2e.
“Pengelolaan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, melainkan pilar krusial dalam aksi iklim kita. Melalui proyek AKCMM ini, Indonesia berkomitmen untuk menghubungkan solusi praktis di lapangan dengan target penurunan emisi metana yang ambisius. Kami mengapresiasi dukungan Korea dan ASEAN dalam memperkuat sistem manajemen limbah yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Jumhur kepada wartawan termasuk tvrinews.com, Kamis, 21 Mei 2026.
AKCMM merupakan program kerja sama selama tiga tahun senilai 20 juta dolar AS di bawah Partnership for ASEAN-ROK Methane Action (PARMA) yang didukung Pemerintah Republik Korea melalui ASEAN-Korea Cooperation Fund (AKCF).
Duta Besar Misi Republik Korea untuk ASEAN Lee Chul mengatakan kerja sama tersebut menjadi bentuk solidaritas regional dalam menghadapi krisis iklim global.
Menurutnya, mitigasi metana menjadi salah satu langkah paling efektif untuk memperlambat pemanasan global dalam jangka pendek.
“Republik Korea bangga dapat bermitra dengan Indonesia dan ASEAN melalui AKCF. Mitigasi metana adalah salah satu upaya strategis untuk memperlambat pemanasan global. Proyek AKCMM mencerminkan solidaritas Korea-ASEAN dalam menghadapi krisis iklim global melalui dukungan teknis dan finansial yang konkret bagi negara-negara anggota,” kata Chul.
Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Komunitas Sosial Budaya ASEAN H.E. San Lwin menilai proyek tersebut penting untuk mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di kawasan ASEAN.
“Mitigasi metana tetap menjadi komponen penting dalam agenda iklim ASEAN yang lebih luas serta upaya regional menuju pembangunan rendah karbon dan tangguh terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, proyek AKCMM memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas teknis, serta mendukung implementasi aksi iklim yang praktis di negara-negara anggota ASEAN,” ucap San Lwin.
Sementara itu, Country Representative GGGI Indonesia Rowan Fraser mengatakan proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah, termasuk melalui penguatan sistem pengukuran emisi dan pembiayaan hijau.
“Proyek AKCMM dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat daerah. Dengan memperbaiki sistem pengukuran emisi dan merancang skema pembiayaan yang tepat, kita tidak hanya mengurangi dampak gas rumah kaca, tetapi juga menciptakan efisiensi ekonomi dalam pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia,” kata Rowan.
Implementasi AKCMM akan dikoordinasikan melalui Forum Kerja Nasional (FKN) dengan fokus pada penguatan kebijakan, sistem pemantauan emisi, pengembangan proyek yang layak secara finansial, serta penguatan dialog regional.
Program tersebut juga mendukung target RPJMN 2025-2029 sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi hijau di kawasan Asia Tenggara.
