TVRINews – Jakarta
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyelaraskan langkah strategis guna memperbarui regulasi pertahanan berusia seperempat abad agar selaras dengan ancaman siber dan dinamika geopolitik modern.
Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pembaruan payung hukum sektor pertahanan nasional guna menjawab tantangan keamanan modern yang semakin kompleks.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, untuk mengakselerasi penyusunan draf revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu 21 November 2026, Yusril menjelaskan bahwa proses penyusunan regulasi tersebut sedang digodok secara intensif oleh Kementerian Pertahanan bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pemerintah menargetkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut sudah siap diajukan secara resmi ke parlemen pada awal tahun 2027.
Keterlibatan Yusril dalam proses akselerasi ini memiliki nilai historis tersendiri. Ia merupakan sosok yang merancang dan mengajukan UU Pertahanan Negara tersebut saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
"Menteri Pertahanan meminta dukungan saya untuk mempercepat tahapan penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat saya terlibat langsung saat UU Nomor 3 Tahun 2002 pertama kali diajukan ke parlemen," ujar Yusril, sebagaimana dikutip laman resmi Kumham Imipas, Sabtu, 21 November 2026.
Adaptasi Geopolitik dan Peperangan Modern
Pembaruan regulasi dinilai mendesak karena lanskap pertahanan global telah mengalami pergeseran signifikan selama hampir 25 tahun terakhir. Menurut Yusril, undang-undang yang berlaku saat ini tidak lagi memadai untuk mengantisipasi bentuk-bentuk ancaman kontemporer.
"Dengan bergesernya konstelasi geopolitik global, pesatnya kemajuan teknologi militer, ancaman perang siber (cyber war), hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), payung hukum pertahanan kita mutlak memerlukan pembaruan," tegas Yusril.
Ia menambahkan bahwa langkah harmonisasi ini juga didorong oleh dinamika regulasi di sektor terkait. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sebelumnya disahkan pada era yang sama, telah lebih dahulu mengalami revisi sehingga UU Pertahanan Negara perlu diselaraskan agar tidak terjadi ketimpangan hukum.
Secara teknis, pembahasan di tingkat legislatif nantinya akan berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan.
Reuni Dua Tokoh dan Bantahan Isu Politik
Agenda yang berlangsung pada Jumat, 20 November 2026 tersebut juga menjadi momentum silaturahmi bagi kedua pejabat negara yang telah menjalin hubungan profesional sejak dekade 1990-an.
Keduanya memiliki rekam jejak panjang dalam sejarah transisi politik Indonesia, termasuk saat sama-sama bertugas menangani krisis keamanan pada Mei 1998—kala Yusril menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara dan Sjafrie mengemban tugas sebagai Panglima Kodam Jaya.
Menanggapi spekulasi awak media mengenai kemungkinan adanya pembahasan isu politik praktis, seperti bursa calon wakil presiden, Yusril membantah tegas hal tersebut. Ia memastikan diskusi berlangsung strictly pada koridor tugas kenegaraan.
"Tidak ada pembicaraan ke arah sana. Saya tidak menanyakan, dan Pak Menhan juga tidak menyinggungnya sama sekali. Beliau adalah figur yang sangat disiplin dan tidak pernah berbicara di luar batas tugas serta kewenangannya," kata Yusril.
Senada dengan hal tersebut, Yusril menegaskan bahwa isu penegakan hukum terkait dugaan penyadapan maupun tindak pidana makar tidak masuk dalam agenda diskusi.
Ia menekankan bahwa Menhan sangat memahami pemisahan wewenang kelembagaan, di mana penanganan perkara pidana merupakan domain kepolisian.
Adapun keterlibatan Kemenko Kumham Imipas dalam isu tersebut murni berada pada tataran koordinasi penafsiran hukum merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).










