TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat, 20 November 2026. Pertemuan tersebut membahas persiapan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang ditargetkan dapat diajukan sebagai rancangan undang-undang (RUU) pada awal 2027.
Yusril menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan undangan Sjafrie untuk membicarakan persiapan revisi UU Pertahanan Negara yang saat ini tengah digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril dalam keterangan, Jumat.
Yusril menyatakan bersedia membantu proses penyiapan rancangan undang-undang tersebut. Namun, pembahasan teknis di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, revisi UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang mengalami banyak perubahan selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelas Yusril.
Ia menambahkan, perubahan regulasi tersebut juga perlu diselaraskan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan. Undang-Undang tentang TNI yang dibentuk pada tahun yang sama telah mengalami perubahan. Karena itu, UU Pertahanan Negara juga perlu menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan terkini.
Selain membahas agenda legislasi, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi Yusril dan Sjafrie yang telah saling mengenal sejak 1990-an.
Yusril mengenang, saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie menjabat sebagai Pangdam Jaya. Keduanya juga pernah terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Yusril juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan pembahasan calon wakil presiden dalam pertemuan tersebut. Ia membantahnya dengan nada bercanda.
“Haha, enggaklah. Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya,” kata Yusril.
Yusril juga menegaskan tidak ada pembahasan mengenai penyadapan dan makar dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, Sjafrie memahami persoalan penyadapan dan makar merupakan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum.
Adapun keterlibatan Menko Kumham Imipas dalam penanganan persoalan tersebut berkaitan dengan penerapan dan penafsiran hukum mengenai penyadapan serta tindak pidana makar berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Pertemuan Yusril dan Sjafrie menjadi bagian dari koordinasi pemerintah dalam mempersiapkan pembaruan regulasi pertahanan negara agar selaras dengan perkembangan geopolitik, teknologi militer, dan tantangan keamanan di masa mendatang.










