TVRINews, Jakarta
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan penyusunan aturan tarif kurir online harus memperhatikan keseimbangan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Edwin, kebijakan tarif tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus mampu menjaga keberlangsungan seluruh ekosistem layanan pengantaran berbasis aplikasi.

“Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan. Namun, kalau terlalu mahal, UMKM juga bisa kehilangan pembeli. Karena itu, perlu ada keseimbangan agar semua pihak bisa terus menjalankan usahanya,” ujar Edwin usai mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menerima audiensi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Jumat, 20 November 2026.
Edwin menjelaskan, pemerintah tengah mempersiapkan regulasi mengenai biaya layanan kurir online, khususnya untuk pengantaran barang dan makanan. Penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.
Dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek pekerjaan pengemudi, mulai dari biaya operasional, penggunaan kendaraan, bahan bakar, hingga risiko yang dihadapi selama menjalankan layanan.
Edwin menegaskan, pemerintah tidak ingin regulasi yang diterbitkan justru menambah beban para pelaku dalam ekosistem transportasi digital. Karena itu, dialog dengan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan kementerian terkait menjadi bagian penting sebelum kebijakan ditetapkan.
“Kita tidak mau mengambil kebijakan yang justru menyusahkan kurir online, aplikator, maupun UMKM. Menentukan porsi yang adil harus didasarkan pada pemahaman kondisi di lapangan serta dialog bersama seluruh pihak, termasuk Menteri UMKM,” jelasnya.
Ia menambahkan, aspirasi pengemudi yang disampaikan dalam audiensi menjadi masukan penting bagi pemerintah. Para pengemudi menginginkan adanya perhitungan tarif yang sebanding dengan pengeluaran dan risiko pekerjaan, sehingga pendapatan yang diterima lebih layak dan manusiawi.
“Mereka hanya ingin setiap pengeluaran untuk mengantarkan barang, mulai dari biaya operasional sepeda motor, bensin, tenaga, waktu, hingga risiko pekerjaan, mendapatkan kompensasi yang sesuai dan manusiawi,” ungkap Edwin.
Selain persoalan tarif, Kemkomdigi juga mencatat sejumlah masukan pengemudi terkait program dan skema layanan pada aplikasi yang dinilai memberatkan. Berbagai aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi kebijakan.
Sementara itu, perwakilan FDTOI, Mahmud, mengapresiasi keterbukaan Kemkomdigi dalam menerima dan mendengarkan aspirasi para pengemudi dari berbagai daerah. Ia menyebut pengaturan tarif pengantaran paket dan makanan telah lama diperjuangkan sejak layanan tersebut berkembang pada 2016.
Mahmud menilai pendapatan yang diterima pengemudi saat ini perlu disesuaikan dengan biaya operasional yang harus ditanggung, termasuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kuota internet.
“Yang kami minta tidak neko-neko. Kami ingin pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan. Kami menggunakan bensin, motor, kuota, dan tenaga untuk mengantarkan paket maupun makanan,” ujar Mahmud.
Ia juga berharap pemerintah melibatkan perwakilan pengemudi dari berbagai daerah dalam pembahasan regulasi. Menurutnya, perbedaan kondisi geografis dan karakteristik wilayah turut memengaruhi biaya operasional serta tingkat kesulitan pekerjaan kurir online.
Melalui dialog tersebut, Kemkomdigi berharap regulasi tarif kurir online nantinya dapat memberikan perlindungan bagi pengemudi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perusahaan aplikasi dan UMKM. Dengan demikian, layanan pengantaran berbasis digital tetap dapat diakses masyarakat dengan biaya yang terjangkau.










