TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait proses formil pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Aduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik karena tidak menyebarkan naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan.
"Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan, draf RUU Perampasan Aset telah diunggah sejak draf awal disampaikan secara resmi dalam proses penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Panitia Kerja (Panja).
Ia menambahkan, seluruh tahapan pembahasan, mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat Timus dan Timsin, rapat Panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna, dilaksanakan secara terbuka.
Proses tersebut, kata dia, diliput media massa, disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen dan kanal YouTube DPR, serta dihadiri mahasiswa yang sedang menjalani program magang.
Terkait tidak diundangnya ICW sebagai narasumber dalam RDPU, Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan secara langsung.
"Kalau soal ICW gak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber, setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi. Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber," jelasnya.
Habiburokhman juga menjelaskan bahwa mengundang ICW tanpa mengakomodasi pihak lain yang telah mengajukan diri sebagai narasumber justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Terlebih, menurut dia, ICW juga tidak menyampaikan masukan secara tertulis.
"Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis," pungkasnya.










