TVRINews, Jakarta
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memastikan pemerintah mempertimbangkan sejumlah komponen biaya dalam penyusunan aturan tarif layanan kurir online. Komponen tersebut meliputi biaya risiko, penanganan barang, berat dan dimensi paket, hingga biaya tunggu serta parkir.
Hal itu disampaikan Meutya saat menerima aspirasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Jumat 20 November 2026. Berbagai masukan dari pengemudi akan menjadi bahan penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang pedoman biaya jasa pengantaran barang dan makanan.
Meutya mengatakan, pemerintah telah mengkaji sejumlah komponen biaya yang perlu diperhitungkan agar tarif pengantaran sesuai dengan beban pekerjaan dan risiko yang ditanggung pengemudi di lapangan.

“Kami mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan. Sebelumnya, kami juga sudah mempertimbangkan komponen biaya penanganan atau handling, penimbangan atau weighting, termasuk biaya berbasis risiko. Masukan dari rekan-rekan pengemudi ini tentu menjadi perhatian dalam penyusunan aturan,” ujar Meutya dalam keterangannya, Jumat, 20 November 2026.
Menurut Meutya, layanan pengantaran barang dan makanan memiliki karakteristik berbeda dengan transportasi penumpang. Karena itu, perhitungan tarif membutuhkan sejumlah variabel tambahan, termasuk jenis barang, berat, dimensi, serta nilai barang yang dikirim.
Pemerintah juga akan mengkaji kebutuhan biaya khusus untuk barang yang memerlukan penanganan tertentu, termasuk pengiriman makanan dan barang yang memiliki batas waktu ketahanan.

“Untuk komponen risiko, nanti kita lihat apakah dimensi dan berat barang juga perlu dimasukkan. Termasuk nilai barang yang diantarkan, semuanya akan kita pertimbangkan agar pengaturan tarif sesuai dengan karakteristik pekerjaan kurir,” jelasnya.
Selain itu, biaya tunggu dan parkir juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Meutya menilai aktivitas pengiriman tidak selalu berlangsung dalam kondisi yang sama sehingga diperlukan perhitungan yang mampu menggambarkan situasi riil di lapangan.
“Karakteristik pengantaran barang dan makanan ini berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan formula yang sama dengan layanan pengantaran penumpang. Ada barang yang membutuhkan penanganan khusus, makanan yang memiliki daya tahan dan batas waktu pengiriman, termasuk biaya tunggu dan parkir,” ungkap Meutya.
Ia menjelaskan, penyusunan aturan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital. Regulasi ini menjadi landasan pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi, perusahaan aplikasi, pelaku UMKM, serta pengguna layanan digital.
Namun, Meutya menegaskan penyusunan aturan tarif tersebut perlu diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan karena terdapat sejumlah komponen yang berkaitan dengan kewenangan kementerian tersebut.
“Kita harus menyusun ini bersama-sama karena kewenangannya saling berkaitan. Kami tidak bisa menentukan sendiri sebelum Peraturan Menteri Perhubungan terbit. Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk dibahas lebih lanjut, termasuk mengakomodasi aspirasi FDTOI,” katanya.
Selain persoalan tarif, Kemkomdigi juga menerima masukan mengenai dugaan praktik monopoli dan kebijakan perusahaan aplikasi yang berpotensi menghambat persaingan usaha. Untuk persoalan tersebut, pemerintah akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
“Kami bisa melakukan penegakan, termasuk pemberian sanksi sesuai kewenangan. Sementara masukan lain yang berada di luar kewenangan Kemkomdigi akan kami koordinasikan dengan institusi atau lembaga terkait,” tegas Meutya.










