TVRINews, Jakarta
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong perusahaan teknologi Amerika Serikat memperkuat investasi digital di Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari penciptaan peluang ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan Meutya saat menerima delegasi US-ASEAN Business Council (USABC) di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Rabu, 28 Oktober 2026.
Meutya menegaskan, investasi digital perlu disertai transfer pengetahuan, pengembangan talenta digital, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki pelayanan publik.
“Pembangunan digital tidak cukup hanya menghubungkan masyarakat dengan internet. Konektivitas harus membuka peluang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki pelayanan publik,” ujar Meutya dalam keterangannya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan investasi perusahaan teknologi global turut memperkuat kapasitas Indonesia dalam mengembangkan dan memanfaatkan teknologi secara berkelanjutan, termasuk memperluas akses inovasi bagi masyarakat di wilayah perdesaan.
Meutya menjelaskan, transformasi digital Indonesia bertumpu pada tiga prinsip utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan untuk memastikan perluasan konektivitas berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pelindungan masyarakat di ruang digital.
“Hubungan kita akan semakin baik apabila kita terus memperhatikan transfer pengetahuan dan peningkatan keahlian dalam berbagai pengembangan digital yang dilakukan di Indonesia,” katanya.
Selain investasi infrastruktur dan pengembangan talenta, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Meutya menyatakan Indonesia terbuka terhadap inovasi dan investasi AI. Namun, pengembangan teknologi tersebut harus diimbangi dengan kepastian regulasi, pelindungan data pribadi, serta keamanan masyarakat, termasuk anak-anak.
“Indonesia perlu terus mengembangkan AI dan memanfaatkan peluang yang ditawarkannya. Namun, dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, kita juga harus memastikan adanya aturan dan mekanisme perlindungan yang memadai agar teknologi ini dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab,” tegas Meutya.
Ia menambahkan, penyusunan kebijakan digital, termasuk peta jalan AI nasional, perlu melibatkan pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan mampu mendukung inovasi sekaligus melindungi kepentingan publik.
“Kami ingin memastikan regulasi yang disiapkan dapat dipahami dan diprediksi oleh para pemangku kepentingan, bukan menjadi kejutan bagi industri. Karena itu, proses penyusunannya perlu terbuka terhadap berbagai perspektif agar inovasi dapat berkembang dengan tetap memperhatikan pelindungan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, CEO US-ASEAN Business Council Brian McFeeters menilai kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta semakin penting dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, terutama AI yang berkembang dengan cepat.
“Dibandingkan dengan bidang lain yang menjadi perhatian kami, isu digital merupakan bidang yang sangat membutuhkan kemitraan pemerintah dan sektor swasta. Kemitraan ini menjadi sangat penting karena perkembangan AI berlangsung dari minggu ke minggu,” ujar Brian.
Brian juga menyoroti kontribusi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia melalui investasi, transfer pengetahuan, pendidikan, pengembangan keterampilan, serta berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan.
Menurut Brian, USABC telah menyiapkan laporan yang mendokumentasikan kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan kerja sama digital antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Kemkomdigi memandang kemitraan dengan USABC sebagai peluang untuk memperluas kolaborasi investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.
Melalui penguatan investasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, transfer pengetahuan, serta tata kelola teknologi yang bertanggung jawab, pemerintah mendorong terciptanya ekosistem digital nasional yang produktif, inklusif, aman, dan tepercaya.
