TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar meminta anggaran pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi anak tiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, anggaran pemberdayaan harus menjadi prioritas karena berperan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi.
Muhaimin menegaskan, kementerian dan lembaga yang mengelola APBN perlu mengubah cara pandang terhadap anggaran pemberdayaan. Anggaran tersebut tidak semestinya menjadi pos yang mudah dicoret, melainkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat.
"Saya minta kepada Menteri Keuangan, saya minta kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan, dan mengembangkan usaha secara mandiri.
Salah satu contoh pemberdayaan berbasis APBN yang disoroti Muhaimin adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Program tersebut dinilai mampu membangun ekosistem ekonomi baru dalam waktu relatif cepat, mulai dari membuka peluang usaha hingga menyerap tenaga kerja dari kelompok masyarakat miskin.
Selain program pemerintah, Muhaimin mencontohkan pesantren sebagai model pemberdayaan yang tumbuh dari inisiatif masyarakat. Pesantren tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, keterampilan, dan kemandirian santri.
Lebih lanjut, Muhaimin juga menyoroti keterlibatan dunia usaha dalam menyiapkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri. Ia mencontohkan kawasan industri MM2100 di Bekasi yang mendirikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan kurikulum yang dapat diterapkan langsung di dunia kerja.
"Ada juga lembaga-lembaga swasta yang berbasis bisnis. Kayak di Bekasi itu ada kawasan industri, namanya MM2100 bikin SMK yang langsung applicable dengan dunia industri," jelasnya.
"Peserta didiknya dididik dengan skill dan attitude serta karakter Jepang, sehingga langsung diserap di perusahaan-perusahaan Jepang di Tanah Air maupun langsung ke Jepang. Itu bukti komitmen pemberdayaan model pendidikan dan model bisnis," lanjutnya.
Menurut Muhaimin, berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui beragam pendekatan, baik melalui program pemerintah, inisiatif masyarakat, maupun keterlibatan dunia usaha.
Karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga zakat, filantropi, badan usaha milik negara (BUMN), sektor swasta, dan lembaga sosial yang memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kemenko PM akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta memperkuat kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan agar program pemberdayaan berjalan lebih terpadu.
Dengan demikian, anggaran negara diharapkan tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat saat ini, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan kapasitas dan mencapai kemandirian ekonomi pada masa mendatang.
