TVRINews, Jakarta
Pemerintah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat, mulai dari Sekolah Rakyat hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Program-program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan sosial, tetapi juga membuka akses pendidikan, lapangan kerja, dan peluang usaha bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan, arah kebijakan pengentasan kemiskinan harus bergeser dari sekadar memberikan bantuan menuju penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
"Dua tahun terakhir dan ke depan kita harus terus mendorong rakyat menjadi pelaku utama, masyarakat yang produktif harus kita siapkan jalan keluar untuk lepas dari kemiskinan yang terus mereka hadapi. Bantuan sosial sementara, berdaya selamanya," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 28 Oktober 2026.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada 26,8 juta keluarga miskin. Upaya tersebut juga diiringi penguatan program pemberdayaan agar masyarakat tidak hanya terlindungi melalui bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mandiri secara ekonomi.
Di bidang pendidikan, program Sekolah Rakyat telah memberikan akses pendidikan kepada 44.200 anak dari keluarga miskin dan terlantar. Program ini sekaligus dirancang menjadi pintu masuk pemberdayaan keluarga melalui dorongan agar orang tua siswa lebih produktif dan mandiri.
Sementara itu, ekosistem MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah menyerap 1,3 juta warga miskin untuk bekerja. Program tersebut juga membuka peluang usaha dengan melibatkan 148.500 pelaku usaha baru dan 63.100 pemasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasoknya.
Capaian tersebut menunjukkan keterkaitan antara pelaksanaan program pemerintah dengan penciptaan kesempatan ekonomi bagi masyarakat, baik melalui penyerapan tenaga kerja maupun keterlibatan pelaku usaha.
Selain melalui Sekolah Rakyat dan MBG, pemerintah memperkuat pemberdayaan melalui sektor UMKM. Sebanyak 3,25 juta pelaku usaha mikro dan rintisan memperoleh akses terhadap permodalan yang lebih terjangkau melalui upaya bersama Kemenko PM dan Kementerian UMKM.
Penguatan tersebut perlu diikuti dengan akses bahan baku, teknologi, peningkatan kualitas produk, serta pemasaran agar pelaku usaha dapat berkembang dan memiliki pendapatan yang lebih stabil.
Di sektor ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM, sekitar 12 juta pelaku usaha disebut mengalami peningkatan kapasitas dan naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan.
Pemerintah juga memperluas upaya pemberdayaan di perdesaan. Sebanyak 18.849 desa mengalami kemajuan melalui berbagai program yang melibatkan 217 perguruan tinggi sebagai pendamping untuk mendorong penerapan metode dan cara kerja baru dalam mengembangkan potensi desa.
Di sektor kelautan, program kampung nelayan telah menjangkau sekitar 16 ribu nelayan melalui berbagai program pemberdayaan. Sementara itu, sebanyak 10,6 juta petani memperoleh kemudahan akses pupuk untuk mendukung kegiatan produksi.
Muhaimin menegaskan, seluruh program pemerintah harus menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan pengambilan keputusan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
"Seluruh program pemerintah harus menggunakan cara kerja baru, apa itu? Semua harus menuju pada DTSEN dalam mengambil keputusan apa pun, terutama menanggulangi kemiskinan dan pemberdayaan. DTSEN inilah yang akan membawa kita ke arah yang akurat dengan berbagai keadaan yang sedang terjadi," jelasnya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, kementerian dan lembaga bersama pemerintah daerah didorong menyatukan langkah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah prioritas. Sinergi tersebut diperlukan agar program saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Muhaimin menyebut, tantangan pengentasan kemiskinan masih besar. Sebanyak 22,93 juta masyarakat masih membutuhkan intervensi pemerintah dan berbagai pihak, sementara 9.366 desa masih tertinggal.
"Berbagai pihak harus terus kita ajak dan berkolaborasi karena masih ada 22,93 juta saudara kita yang masih menunggu campur tangan pemerintah dan seluruh pihak. Ada 9.366 desa yang masih tertinggal dan masih jauh dari kemajuan," katanya.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan BUMN, dunia usaha, perguruan tinggi, pesantren, lembaga pendidikan, filantropi, serta berbagai penggerak ekonomi masyarakat untuk memperluas kerja sama pemberdayaan.
Muhaimin menegaskan, upaya menurunkan angka kemiskinan harus berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Dua tahun pemberdayaan menunjukkan kemajuan yang berarti, mari bersama-sama kita jaga, kita wujudkan transformasi Indonesia yang lebih berdaya di tahun-tahun yang akan datang, agar kita melihat rakyat kita semakin berjaya diri dan siap menghadapi tantangan ekonomi di masa yang akan datang," ucapnya.
