TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
Tito berharap peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pemerintah telah berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah melalui berbagai pembinaan, mulai dari retret kepala daerah, pembekalan awal masa jabatan, penerapan sistem keuangan yang lebih transparan, hingga pengarahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
"Saya prihatin karena kepala daerah sudah kita berikan retret, kemudian pembekalan awal, kemudian juga sudah dibuatkan sistem keuangan lebih transparan, kemudian juga pembinaan-pembinaan telah dilakukan. Pernah dikumpulkan juga oleh Bapak Presiden di Sentul, masih terjadi juga," kata Tito, Selasa, 21 Juli 2026.
Ia menilai pemerintah telah menyediakan berbagai instrumen untuk mencegah praktik korupsi. Namun, menurutnya, faktor penentu tetap berada pada integritas pribadi masing-masing kepala daerah.
"Kita tidak bisa, pertama mereka memang dipilih rakyat, rekrutmennya. Kedua, kembali ke integritas masing-masing orang," ujar Tito.
Tito berharap OTT yang menjerat Bupati Lombok Barat dapat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain agar lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah serta tidak melakukan pelanggaran hukum.
"Saya berharap dengan adanya OTT kepala daerah seperti termasuk Lombok ini, kepala daerah lainnya agar semua mawas diri, melakukan introspeksi. Jangan sampai melakukan pelanggaran, apalagi tindak pidana korupsi," ucap Tito.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan yang digelar di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin, 20 Juli 2026.
Sebanyak 19 orang diamankan dalam operasi tersebut setelah penyidik melakukan penyelidikan secara tertutup.Dari jumlah tersebut, tujuh orang diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Mereka yang diamankan berasal dari unsur Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak swasta yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani penyidik.
