TVRINews – Jakarta
Hasil Survei IPO Ungkap Harapan Rakyat Terkait Lapangan Kerja
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto menembus angka 66 persen dalam dua tahun masa pemerintahan Kabinet Merah Putih. Temuan tersebut berdasarkan laporan riset terbaru dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO).
Dalam pemaparannya, IPO merincikan bahwa sebanyak 61 persen responden menyatakan puas dan 5 persen lainnya mengaku sangat puas terhadap kepemimpinan kepala negara.
(Sebaran Riset opini publik (Sumber data : IPO))
Sementara itu, kelompok masyarakat yang menyatakan kurang puas berada di angka 28 persen, serta 6 persen selebihnya mencatatkan rasa sangat tidak puas.
Gagasan dan persepsi publik tersebut dirangkum dalam laporan bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih yang dipublikasikan secara resmi pada Sabtu 24 Oktober 2026.
Riset opini publik ini dilaksanakan melalui wawancara tatap muka sepanjang 12 hingga 20 Oktober 2026. Menggunakan teknik penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), survei ini melibatkan 1.200 responden di berbagai wilayah Indonesia dengan margin kesalahan (margin of error) diperkirakan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Fokus pada Stabilitas Pangan dan Antikorupsi
Di samping mengukur preferensi kepuasan, penelitian IPO turut memetakan deretan isu strategis yang mendesak untuk ditangani oleh otoritas eksekutif. Stabilisasi harga kebutuhan pokok menempati urutan teratas fokus perhatian masyarakat dengan proporsi 28 persen.
Agenda krusial berikutnya yang disoroti publik mencakup penegakan hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi sebesar 19,5 persen, serta perluasan kesempatan kerja guna menekan angka pengangguran yang mencatatkan 14,7 persen.
(Riset pemberantasan tindak pidana korupsi (Sumber data: IPO))
Meski menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, tingkat optimisme masyarakat terhadap kapasitas kepemimpinan nasional tergolong solid. Laporan tersebut merekam sebanyak 67 persen konstituen meyakini Presiden Prabowo sanggup menuntaskan berbagai persoalan prioritas tersebut. Sebaliknya, akumulasi kelompok yang meragukan berada pada angka 30 persen, terdiri atas 22 persen tidak percaya dan 8 persen sangat tidak percaya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menegaskan pentingnya respons terukur dari jajaran pemerintah dalam mengartikulasikan ekspektasi masyarakat ke dalam program kerja konkret.
"Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama karena masyarakat menempatkan pengendalian harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan sebagai agenda utama. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat," ujar Dedi Kurnia Syah pada laman resminya.
Secara keseluruhan, temuan ini memberikan gambaran objektif mengenai ekspektasi masyarakat terhadap arah kebijakan ekonomi dan penegakan hukum nasional di tengah dinamika pemerintahan yang sedang berjalan.
