TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya perlindungan bagi masyarakat maupun petugas yang melaporkan dugaan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut Muhaimin, perlindungan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pihak berani mengungkap praktik kecurangan tanpa khawatir menghadapi kriminalisasi.
Ia menegaskan, pelapor yang memiliki iktikad baik harus mendapatkan perlindungan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.
"Kita juga bangga dan bersyukur seluruh pelapor akan mendapatkan perlindungan karena mempunyai iktikad baik, tidak ada kriminalisasi bagi seluruh pelapor," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Kamis, 19 November 2026.
Kemudian Muhaimin mengatakan, perlindungan juga harus diberikan kepada petugas yang konsisten menjaga integritas penyelenggaraan JKN. Termasuk tenaga kesehatan yang menjalankan tugas secara profesional dan jujur dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
Ia mengingatkan, upaya pemberantasan kecurangan tidak boleh justru menimbulkan ketakutan bagi tenaga kesehatan ketika mengambil keputusan medis demi keselamatan pasien.
"Tenaga kesehatan yang jujur tidak perlu takut mengambil keputusan demi kemaslahatan pasien, sehingga pasien terselamatkan. Karena kita tidak pernah mengejar kecurangan, sehingga kita bukan orang-orang yang ragu dalam mengambil keputusan," katanya.
Lebih lanjut, Muhaimin menekankan bahwa penanganan dugaan fraud harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti, bukan prasangka maupun penilaian sepihak.
Untuk itu, ia mendorong penguatan audit medis klinis serta pemanfaatan bukti digital dalam proses pemeriksaan. Standar pemeriksaan juga perlu diterapkan secara seragam di seluruh daerah agar penanganan dugaan kecurangan berjalan adil dan memiliki kepastian.
Muhaimin mengingatkan, dana JKN merupakan amanat gotong royong seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga bersama. Praktik kecurangan tidak hanya merugikan keuangan program, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
"Kecurangan adalah pengkhianatan terhadap seluruh nilai gotong royong. Setiap rupiah yang dicuri adalah perampasan terhadap hak masyarakat atas layanan kesehatan," tegasnya.
Sebagai upaya memperkuat pemberantasan fraud, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem pencegahan, pelaporan, hingga penanganan kasus kecurangan yang terintegrasi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap budaya menjaga integritas dalam penyelenggaraan JKN semakin kuat. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat bekerja dengan tenang, masyarakat terlindungi, dan dana JKN tetap terjaga untuk kepentingan seluruh peserta.










