TVRINews, Jakarta
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan penanganan kejahatan seksual terhadap anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan menghapus konten ilegal. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku ditelusuri, jaringan penyebaran dibongkar, serta korban mendapatkan perlindungan.
Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menangani sebanyak 26.869 konten pornografi anak. Angka tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk eksploitasi anak di internet.
Hal itu disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.
“Karena banyak sekali tindakan atas kejahatan-kejahatan digital yang memang perlu dilakukan bersama-sama, bersinergi,” ujar Meutya dalam keterangan yang dikutip, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Meutya, perkembangan teknologi membuat penyebaran konten pornografi anak semakin sulit ditangani. Distribusinya tidak hanya melalui media sosial, tetapi juga aplikasi percakapan hingga fitur siaran langsung. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah, kepolisian, dan penyelenggara platform digital.
Sejumlah kasus yang diungkap kepolisian memperlihatkan beragam modus kejahatan tersebut. Pada Juli 2026, Bareskrim Polri membongkar jaringan eksploitasi seksual anak yang memanfaatkan media sosial dan Telegram untuk mencari korban.
Sementara pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap praktik siaran langsung bermuatan pornografi melalui TikTok dan Tevi dengan mengamankan enam tersangka.
Meutya juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan kecerdasan artifisial (AI) untuk menghasilkan konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Perkembangan ini menambah tantangan dalam pengawasan dan penindakan konten ilegal di ruang siber.
Ia meminta perusahaan platform digital tidak hanya berpedoman pada aturan internal atau community guidelines dalam mengatur konten. Seluruh penyelenggara layanan digital yang beroperasi di Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum nasional.
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” tegasnya.
Untuk memperkuat perlindungan anak di internet, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan layanan yang sesuai dengan usia dan tingkat risiko bagi anak.
Meutya menekankan perusahaan teknologi harus ikut bertanggung jawab mencegah peredaran konten berbahaya. Menurutnya, pengawasan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah karena pengelolaan dan pemantauan konten juga berada dalam sistem masing-masing platform.
Karena itu, penyelenggara platform digital diminta meningkatkan kemampuan teknologi moderasi agar konten ilegal dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” ungkap Meutya.
Selain penguatan pengawasan platform, ia menilai peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah dalam menangani kejahatan siber juga perlu dilakukan. Penguasaan teknologi, kemampuan investigasi digital, serta koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting untuk mengungkap pelaku hingga jaringan di balik tindak kejahatan tersebut.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya.










