TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibawa ke tahap pengesahan dalam rapat paripurna DPR, Kamis, 19 November 2026. Regulasi yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan kejahatan lainnya.
Habiburokhman menyebut, agenda pengesahan dijadwalkan berlangsung pukul 09.30 WIB. Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja panjang Komisi III DPR dalam mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset sejak September 2025.
"Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.
Dalam proses tersebut, Habiburokhman turut mengapresiasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai konsisten mendorong percepatan pembahasan. Bahkan, sejak Agustus 2025, Dasco telah meminta Komisi III segera menuntaskan penyusunan regulasi tersebut.
Menurutnya, dukungan Dasco juga terlihat ketika proses pembahasan tetap berlangsung di tengah masa reses DPR, termasuk pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna. Kesepakatan itu dicapai setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama, Rabu, 18 November 2026.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah juga menyatakan persetujuan atas kelanjutan pembahasan RUU tersebut. Pemerintah memandang regulasi ini diperlukan untuk memperkuat langkah penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya," ujar Eddy.
Dengan persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah, RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap pengambilan keputusan akhir melalui rapat paripurna DPR.










