TVRINews – Jakarta
Jakarta menegaskan prioritas konservasi habitat terakhir Badak Jawa di Banten dan menepis isu eksploitasi mineral di kawasan warisan dunia tersebut.
Pemerintah Indonesia menutup pintu bagi aktivitas pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten. Langkah ini ditegaskan demi melindungi kelangsungan hidup Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang populasinya kini tercatat kurang dari 100 ekor di alam liar.
Melalui siaran pers resmi yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) pada Rabu 18 November 2026, otoritas memastikan belum ada satu pun penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) maupun izin operasi yang diterbitkan di zona konservasi tersebut.
Klarifikasi ini merespons beredarnya sorotan publik terkait Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/2026. Regulasi tersebut memang mencantumkan sebagian area perairan di luar kawasan taman nasional ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Namun, pemerintah menekankan bahwa status WUP sebatas pemetaan tata kelola geologi, bukan lampu hijau untuk eksplorasi atau ekstraksi sumber daya alam.
"Area yang masuk dalam WUP hanya sebagian perairan laut di luar kawasan inti, dan belum ada satu pun izin tambang yang diterbitkan. Penetapan WUP sama sekali tidak mengubah fungsi kawasan konservasi," kata Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Muhamad Hidayat, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu 18 November 2026.
Hidayat menjelaskan, setiap rencana pemanfaatan ruang laut wajib melewati seleksi berlapis, mulai dari evaluasi kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga persetujuan dampak lingkungan yang ketat.
Sejak peta WUP perairan tersebut dibuka untuk publik pada 2017, otoritas tidak pernah mengeluarkan izin penambangan, baik di daratan TNUK maupun di perairan penyangganya. "Peta potensi geologi tidak serta-merta berubah menjadi lokasi tambang tanpa melalui penyaringan ketat pemerintah," ujarnya menambahkan.
Komitmen Konservasi dan Status Warisan Dunia
Perlindungan terhadap Ujung Kulon memiliki urgensi ekologis tingkat global. Kawasan hutan hujan tropis dataran rendah ini telah menyandang status Situs Warisan Alam Dunia UNESCO sejak 1991 dan menjadi benteng terakhir bagi spesies Badak Jawa.
Pada 2025, pengelolaan kawasan ini juga diganjar penghargaan penegakan hukum lingkungan tingkat Asia dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP).
Menurut Hidayat, Presiden Prabowo Subianto menempatkan kelestarian ekosistem dan penyelamatan spesies langka sebagai agenda prioritas dalam visi Asta Cita ke-8 mengenai harmoni pembangunan dan lingkungan.
Ia merujuk pada preseden kebijakan pemerintah sebelumnya di Raja Ampat, Papua Barat Daya, saat negara mencabut empat izin pertambangan yang dinilai mengancam zona konservasi.
"Presiden Prabowo menjadikan konservasi Badak Jawa sebagai mandat utama. Pesan bagi masyarakat Banten dan komunitas internasional sangat jelas, negara hadir menjaga habitat utama spesies ini untuk generasi mendatang," tegas Hidayat.
Isu Relokasi ke Alas Purwo
Di sisi lain, pemerintah juga meluruskan spekulasi mengenai rencana pemindahan populasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Hingga kini, belum ada jadwal maupun rancangan teknis relokasi yang dijalankan.
Ujung Kulon tetap dipertahankan sebagai habitat utama. Pengkajian mengenai opsi habitat kedua yang tengah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan murni didasari oleh faktor mitigasi bencana alam, mengingat posisi geografis Ujung Kulon yang rentan terhadap ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Selat Sunda.
"Kajian mengenai habitat kedua tersebut sepenuhnya berorientasi pada penyelamatan jangka panjang spesies Badak Jawa. Tidak akan ada langkah pemindahan sebelum kajian ilmiah diselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif," pungkas Hidayat.










