TVRINews, Bogor
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengintegrasikan program pembiayaan perumahan, pemberdayaan ekonomi, dan legalisasi aset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sinergi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi program Permodalan Nasional Madani (PNM), Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP), serta penyerahan sertipikat tanah gratis kepada masyarakat di Kampung Bojong Sentul, Desa Setu Sari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 15 November 2026.
Maruarar mengatakan, integrasi berbagai program tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat memperoleh hunian layak sekaligus meningkatkan produktivitas dan perekonomian keluarga. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga akses permodalan usaha dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
"Kehadiran negara melalui sinergi pembiayaan perumahan, akses permodalan usaha rakyat, dan kepastian legalitas lahan ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian yang layak, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi keluarganya. Inilah kebijakan pro rakyat dari Presiden Prabowo," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Senin, 16 November 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Maruarar berdialog langsung dengan sejumlah penerima manfaat program PNM yang memperoleh pembiayaan dengan bunga ringan sebesar 8 persen. Salah satunya Ayu Komaladewi yang mendapatkan pembiayaan Rp5 juta dengan tenor 12 kali angsuran sebesar Rp208 ribu.
Selain itu, Suprihatin memperoleh pembiayaan Rp6 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp250 ribu, sedangkan Siti Aisyah mendapatkan pembiayaan Rp5,5 juta dengan tenor 26 kali angsuran sebesar Rp229 ribu.
Melalui dukungan permodalan tersebut, pemerintah mendorong pelaku usaha ultra mikro untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan keluarga tanpa bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi. Khusus di Kabupaten Bogor, tercatat sekitar 165.000 nasabah PNM yang menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain permodalan usaha, Kementerian PKP juga mendorong pemanfaatan KUR Perumahan/KPP untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus mendukung pengembangan tempat usaha masyarakat.
Sejumlah pelaku usaha di wilayah Cileungsi telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan tersebut untuk merenovasi rumah dan tempat usaha. Di antaranya Suharno, yang memperoleh pembiayaan Rp100 juta dengan tenor 48 bulan untuk merenovasi rumah sekaligus tempat usaha penjualan dan perbaikan sepeda.
Kemudian Masitoh mendapatkan pembiayaan Rp70 juta dengan tenor 48 bulan untuk merenovasi rumah kontrakan. Sementara Endan memperoleh pembiayaan Rp100 juta dengan tenor 36 bulan untuk memperbaiki rumah dan tempat usahanya yang bergerak di bidang penjualan sarana pertanian dan kebutuhan sehari-hari.
Renovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas dan kenyamanan bangunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap omzet usaha para penerima manfaat.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah menyerahkan sertipikat tanah gratis kepada tujuh warga Kabupaten Bogor, yakni Yadi, Rudi Supriadi, Abdul Rahman, Masdi, Nedi, Sana, dan Oni Binti Idan.
Program sertipikasi tanah tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, mengurangi risiko sengketa, serta meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat.
Maruarar menegaskan, pemerintah berupaya memastikan masyarakat kecil mendapatkan manfaat secara menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah, kepastian legalitas tanah, hingga dukungan modal untuk mengembangkan usaha.
"Bapak Presiden Prabowo selalu berpesan kepada kami, negara harus hadir membela dan mengangkat derajat wong cilik. Di sini kita lihat langsung rumahnya kita bedah supaya layak huni dan sehat, sertipikat tanahnya kita kasih gratis supaya tenang dan punya kepastian hukum, lalu perekonomian keluarganya kita tingkatkan lewat modal usaha KUR Perumahan dan PNM yang bunganya sangat ringan," tegasnya.
Kementerian PKP berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, pembiayaan perumahan, serta pemberdayaan ekonomi produktif.
Integrasi program tersebut menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.










