TVRINews, Jakarta
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal kepada 19 industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan usaha industri kecil yang terdampak bencana banjir dan longsor.
Pendampingan tersebut dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) pada 10–12 November 2026. Selain membantu pelaku usaha memenuhi standar produk, program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta memperluas akses pasar produk industri kecil.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan, pemulihan industri kecil pascabencana tidak cukup hanya dilakukan dengan mengembalikan kemampuan produksi. Penguatan kapasitas usaha juga diperlukan agar pelaku industri dapat berkembang secara berkelanjutan.
Menurutnya, industri kecil memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, mulai dari menciptakan lapangan kerja, menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga menjaga keberlangsungan pendapatan keluarga.
Karena itu, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada pelaku industri kecil yang mengalami kesulitan akibat bencana, termasuk melalui pembinaan dan fasilitasi pemenuhan standar produk.
Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada akhir November 2025 berdampak terhadap keberlangsungan aktivitas industri kecil. Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan terpaksa menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.
Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pemulihan tersebut. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan nilai tambah produk, sertifikasi halal juga membuka peluang bagi industri kecil untuk memperluas jangkauan pemasaran.
Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman serta bahan gunaan yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Pendampingan Dilanjutkan Selama Satu Bulan
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan penguatan kapasitas industri kecil terus dilakukan melalui berbagai program pembinaan. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.
Menurut Reni, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk industri kecil.
“Melalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,”kata Reni dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 16 November 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan Ditjen IKMA melalui Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan dengan melibatkan Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Timur serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh.
Sebanyak 19 industri kecil pangan yang mengikuti kegiatan merupakan pelaku usaha terdampak banjir dan longsor yang masih menjalankan usaha atau telah kembali memulai kegiatan produksi setelah bencana.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan dan praktik terkait kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), identifikasi bahan baku dan proses produksi, serta penyusunan dokumen persyaratan sertifikasi halal.
Selain itu, peserta memperoleh pendampingan mengenai tata cara pengajuan sertifikasi halal melalui sistem informasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Reni berharap pendampingan tersebut dapat membantu pelaku industri kecil memenuhi persyaratan sertifikasi halal sekaligus menerapkan sistem produksi sesuai standar secara konsisten dan berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, menjelaskan pendampingan tidak berhenti setelah kegiatan tiga hari selesai. Proses tersebut akan dilanjutkan oleh Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selama satu bulan.
Dalam tahap lanjutan, pendamping akan mengunjungi lokasi produksi masing-masing industri kecil untuk memverifikasi kesesuaian dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan kondisi aktual di lapangan.
“Proses tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan penerapan proses produksi yang sebenarnya,”ungkap Budi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha yang terdampak bencana, Kemenperin juga memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi setiap peserta melalui mekanisme self declare sesuai ketentuan yang berlaku.
Budi menambahkan, rangkaian pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu industri kecil memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sertifikasi halal, sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai penerapan Sistem Jaminan Produk Halal dalam kegiatan produksi sehari-hari.
“Kami harap program pendampingan dan fasilitasi ini dapat mempercepat pemulihan usaha industri kecil pangan di Kabupaten Aceh Timur sehingga dengan terpenuhinya standar dan persyaratan produk dapat meraih peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas jangkauan pemasaran,”tuturnya.










