TVRINews, Jakarta
Istana merespons usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut mencuat di tengah dinamika terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, istana menghormati proses politik yang berlangsung di DPR. Menurutnya, DPR maupun setiap anggotanya memiliki hak konstitusional yang dapat digunakan sesuai ketentuan.
"Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR, itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati. Karena bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR, ya. Yang hari ini ramai dibicarakan kan adalah adanya penggunaan hak untuk menyatakan pendapat. Nah, kami tentu saja menghormati," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 November 2026
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Puan mengatakan, DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut setelah pembukaan masa sidang paripurna dengan terlebih dahulu membahas mekanisme yang harus ditempuh sesuai ketentuan konstitusi.
"Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menilai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat menjadi salah satu langkah rasional yang dapat ditempuh untuk menyikapi persoalan tersebut.
"Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling apa ya rasional dan efisien, efektif dari segi waktu," ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan partainya belum mengambil keputusan terkait penggunaan hak tersebut. Demokrat masih akan membahasnya dalam rapat fraksi.
"Kami belum memutuskan, ya. Kita lihat saja, karena kami juga ada rapat fraksi nanti siang. Dan tentu kami sangat bergantung kepada agenda yang nanti akan ditetapkan dalam rapat Bamus, yang biasanya dilaksanakan setelah rapat paripurna pembukaan. Jadi saya kira kita tunggu saja nanti sampai rapat Bamus apakah mengagendakan sesuatu, ya kita lihat nanti. Karena ini kan menjadi agenda bersama," pungkasnya.
