TVRINews, Jakarta
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman serangan siber yang menyasar situs web dan layanan digital pemerintah. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik diminta memperkuat sistem keamanan dan memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan serangan.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono, menegaskan bahwa meskipun informasi mengenai ancaman serangan siber tersebut belum terverifikasi, langkah antisipasi harus segera dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap layanan publik digital.
Menurut Aries, keamanan infrastruktur digital pemerintah menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan data dan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin mengambil risiko dengan mengabaikan potensi ancaman yang beredar. Seluruh instansi harus meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan jaringan, serta memastikan tim penanganan insiden siap bertindak apabila ditemukan indikasi serangan siber,” ujar Aries di Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Sebagai langkah konkret, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah menerbitkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas Security Advisory yang dikeluarkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026.
Tiga surat tersebut ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat pengelola nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh penyelenggara sistem elektronik lingkup publik.
Melalui imbauan tersebut, Kemkomdigi meminta seluruh pengelola sistem elektronik melakukan penguatan keamanan, meningkatkan pemantauan aktivitas jaringan, memeriksa potensi kerentanan sistem, serta menyiapkan mekanisme koordinasi dan penanganan insiden keamanan siber.
Informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber sebelumnya beredar melalui media sosial. Ancaman tersebut disebut-sebut berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).
Namun, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia menegaskan bahwa keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang mengklaim akan melakukan serangan tersebut belum dapat diverifikasi.
Meski demikian, pemerintah tetap mengambil langkah pencegahan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan serangan terhadap infrastruktur digital nasional.
Sejumlah potensi ancaman yang perlu diwaspadai meliputi serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang dapat mengganggu akses layanan, perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga serangan phishing dan penyebaran informasi palsu.
Aries menekankan bahwa penguatan keamanan tidak cukup hanya mengandalkan sistem perlindungan teknologi, tetapi juga harus didukung kesiapan sumber daya manusia dan prosedur penanganan insiden yang memadai.
“Setiap instansi harus memastikan sistem keamanannya berjalan optimal. Penguatan autentikasi akun administrator, pembaruan perangkat lunak, perlindungan terhadap serangan DDoS, serta pencadangan data harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain meminta instansi pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan, Kemkomdigi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya yang berkaitan dengan isu pajak digital.
Masyarakat diminta lebih berhati-hati terhadap email, pesan singkat, maupun tautan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Warga juga diimbau tidak sembarangan membuka tautan mencurigakan atau memberikan kata sandi, informasi pribadi, dan data sensitif melalui kanal yang belum dipastikan keasliannya.
Kemkomdigi mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan alamat situs resmi ketika mengakses layanan pemerintah guna menghindari penipuan digital dan pencurian data pribadi.
Sementara itu, instansi pengguna layanan PDN-1 dan Government Cloud yang menemukan indikasi serangan maupun gangguan keamanan siber dapat segera menyampaikan laporan melalui kanal resmi PDN-CSIRT di https://csirtpdn.layanan.go.id atau melalui email [email protected].
Aries menegaskan, koordinasi antarlembaga dan kesadaran terhadap keamanan digital menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan infrastruktur teknologi pemerintah.
“Keamanan siber merupakan tanggung jawab bersama. Kami meminta seluruh instansi tetap waspada dan meningkatkan kesiapsiagaan agar infrastruktur digital pemerintah, data negara, serta layanan publik tetap terlindungi dan dapat berjalan tanpa gangguan,” pungkas Aries.
Kemkomdigi memastikan langkah antisipatif terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional.
