TVRINews, Jakarta
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi dalam upaya melindungi serta memajukan kebudayaan nasional. Pemerintah juga mendorong percepatan revitalisasi situs bersejarah dan penguatan ekosistem kebudayaan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Fadli Zon saat menghadiri Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi di Plaza Insan Berprestasi, kompleks Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta.
Dalam arahannya, Fadli mengapresiasi capaian program prioritas Kementerian Kebudayaan sepanjang 2026, termasuk peningkatan jumlah penetapan Cagar Budaya Nasional dan Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Ia juga meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian proyek revitalisasi situs budaya agar dapat dituntaskan sesuai target pada akhir tahun.
Menurut Fadli, pelindungan kebudayaan tidak boleh berhenti pada kegiatan pendataan, pencatatan, verifikasi, maupun penetapan status warisan budaya. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan kebudayaan tetap terjaga, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kementerian Kebudayaan harus relevan, bukan hanya sekadar penetapan, pencatatan, dan verifikasi. Muara dari seluruh upaya tersebut adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan sesuai amanat konstitusi. Negara harus hadir dalam menjaga kebudayaan, situs bersejarah, dan taman budaya,” tegas Fadli, dalam keterangannya, Selasa, 10 November 2026.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah revitalisasi kawasan Candi Prambanan. Kementerian Kebudayaan tengah menyiapkan satuan tugas khusus yang ditargetkan mampu mendirikan kembali 218 candi perwara dalam kurun waktu dua tahun.
Program tersebut akan memanfaatkan teknologi dengan penggunaan material berbasis batuan abu vulkanik sebagai bagian dari upaya pemulihan bangunan cagar budaya.
Fadli menilai pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian penting dalam pelestarian warisan budaya, sehingga proses revitalisasi dapat dilakukan secara lebih efektif tanpa mengabaikan nilai sejarah dan keaslian situs.
Selain mengandalkan anggaran negara, Kementerian Kebudayaan juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui pembentukan Dewan Penyantun atau Board of Trustees. Skema tersebut disiapkan untuk menghimpun sumber pendanaan alternatif di luar APBN guna mendukung pelestarian berbagai aset kebudayaan nasional.
Pendekatan pendanaan tersebut telah mendukung revitalisasi sejumlah kawasan dan aset budaya penting, antara lain Candi Plaosan, Candi Muaro Jambi, kawasan Dieng, hingga Museum Nasional Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan program Dana IndonesiaRaya sebagai fasilitas dukungan bagi para seniman dan komunitas budaya di berbagai daerah agar dapat terus berkarya dan mengembangkan potensi kebudayaan.
Fadli menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan harus memberikan dampak luas, tidak hanya dalam menjaga identitas bangsa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
“Kebudayaan merupakan investasi strategis. Ada empat pilar yang harus kita kedepankan, yaitu kebudayaan sebagai binding power, sumber identitas atau source of identity, mesin baru pertumbuhan ekonomi atau new engine of economic growth, serta sebagai kekuatan soft power. Karena itu, infrastruktur kebudayaan di daerah harus diperbaiki agar ekosistemnya dapat hidup dan berkembang,” ujar Fadli.
Selain revitalisasi fisik, Kementerian Kebudayaan juga menaruh perhatian terhadap peningkatan standar keamanan dan kualitas pelayanan di situs bersejarah maupun museum. Pengelola situs dan museum besar diminta memastikan ketersediaan alat pemadam kebakaran, terutama pada bangunan rumah adat yang menggunakan material kayu.
Penataan tata pamer museum juga menjadi perhatian agar museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi sejarah, tetapi mampu menjadi pusat edukasi sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi berbasis kebudayaan.
Memasuki perencanaan program 2027, Fadli menekankan pentingnya pembenahan kelembagaan dan tata kelola Kementerian Kebudayaan melalui tiga aspek utama, yakni getting institution right, getting intervention right, dan getting coordination right.
Ketiga aspek tersebut mencakup penguatan kelembagaan, penyusunan kebijakan dan intervensi yang tepat dari tingkat pusat hingga daerah, serta peningkatan koordinasi antarsatuan kerja.
Seluruh pelaksanaan program juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.
Fadli berharap sinergi antara lima satuan kerja pusat, Balai Pelestarian Kebudayaan, serta Museum dan Cagar Budaya semakin diperkuat untuk memastikan seluruh program pemajuan kebudayaan berjalan optimal.
Sejumlah agenda strategis turut disiapkan pada 2027, termasuk evaluasi terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan agar implementasinya semakin inklusif dan mampu melibatkan berbagai kelompok masyarakat.
Selain itu, evaluasi terhadap 33 infrastruktur Balai Pelestarian Kebudayaan juga akan dilakukan untuk memastikan kualitas fasilitas dan pelayanan pelestarian budaya di berbagai daerah semakin baik.
“Kita ingin seluruh program pemajuan kebudayaan berjalan terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pusat, daerah, balai pelestarian, serta seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” pungkas Fadli.
Melalui penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian Kebudayaan berupaya memastikan warisan budaya Indonesia tetap terlindungi sekaligus menjadi kekuatan strategis dalam pembangunan nasional.
