TVRINews – Jakarta
Pemerintah menanti keputusan lanjutan dari parlemen setelah putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait dokumen wakil presiden.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengonfirmasi bahwa pihak eksekutif saat ini berposisi mengamati arah kebijakan parlemen yang baru saja menyelesaikan masa resesnya.
"Apakah DPR akan membentuk panitia angket atau langsung menuju pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP), hal tersebut masih kami cermati," ujar Yusril kepada awak media Selasa 10 November 2026.
Ketegangan hukum ini dipicu oleh terbitnya dua putusan lembaga peradilan nasional yang bernuansa kontradiktif mengenai keabsahan berkas pendidikan sang Wakil Presiden.
Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan permohonan atas dasar pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Kendati demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menggarisbawahi tidak tersedianya bukti yang meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sebaliknya, Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 justru mengabulkan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran, sekaligus menyatakan dokumen administratif tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Yusril menerangkan bahwa prosedur administrasi atas putusan MA masih berjalan hingga penunggahan salinan resmi ke situs web MA diselesaikan oleh pihak tergugat.
"Setelah tahap tersebut tuntas, proses pembuktian materiil surat keterangan dianggap selesai secara hukum administrasi negara. Selanjutnya, hal ini murni menjadi ranah hukum tata negara yang sepenuhnya berada di bawah wewenang parlemen," tegasnya.
Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan parlemen telah menyerap pelbagai masukan dari fraksi-fraksi politik selama masa reses terkait wacana penggunaan HMP.
"Masukan tersebut akan segera kami proses dan diskusikan setelah Pembukaan Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan.
Dukungan penggunaan instrumen HMP salah satunya disuarakan oleh Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi II DPR, Muhammad Khozin. Ia menegaskan bahwa finalisasi pertimbangan HMP dilakukan sebagai bentuk pengujian komitmen Indonesia sebagai negara hukum.
