TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai program yang dijalankan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan saat Mendagri menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Menurut Tito, isu demografi menjadi salah satu tantangan strategis yang harus diantisipasi sejak dini. Ia menilai penting untuk menjaga pertumbuhan penduduk tetap stabil sekaligus mendorong peningkatan kualitas dan produktivitasnya.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” kata Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 5 Agustus 2025.
Ia mencontohkan sejumlah negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan yang menghadapi tantangan demografi karena rendahnya angka kelahiran.
Masyarakat di negara-negara tersebut cenderung memilih hidup di kota yang penuh tekanan dan kompetisi, hingga akhirnya menunda atau menghindari berkeluarga.
“Mereka sekarang justru memberi banyak insentif untuk mendorong warganya kembali ke desa dan meningkatkan angka kelahiran,” ujar Tito.
Untuk konteks Indonesia, Tito menekankan perlunya memperkuat pembangunan desa agar bisa menahan laju urbanisasi. Salah satu kebijakan yang telah dijalankan adalah Dana Desa, yang menurutnya menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi perdesaan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah agar menjadikan isu demografi sebagai prioritas kebijakan.
Komunikasi dan koordinasi antara Kemendukbangga/BKKBN dengan pemda perlu diperkuat untuk memastikan pemahaman yang utuh tentang dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari tren kependudukan.
“Kepala daerah perlu didorong untuk mendukung program-program BKKBN, termasuk memastikan keberadaan dan peran para petugas BKKBN di daerah,” ucap Tito.
Tito menutup dengan menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian dan daerah menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk sekaligus menciptakan sumber daya manusia yang unggul.
Baca Juga: Wapres Gibran Temui PGI dan GAMKI, Bahas Intoleransi dan Peran Negara
