TVRINews, Jakarta
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) beserta jajarannya, di Kantor PGI, Senen, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.
Menurut keterangan Ketua Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan toleransi, penanggulangan kasus intoleransi, hingga peran organisasi keagamaan dan kepemudaan dalam menjaga rajutan kebangsaan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
“Kami tadi membahas persoalan intoleransi, beberapa kasus yang merebak belakangan ini. Kita punya concern bersama agar rajutan kebangsaan tetap kuat. Kasus-kasus intoleransi harus ditangani maksimal, baik dari aspek hukum maupun perundang-undangan,” kata Jacky, Senin, 4 Agustus 2025.
Tidak hanya itu, Gibran dan seluruh tokoh yang hadir juga menyepakati pentingnya kehadiran negara, baik sebelum maupun setelah peristiwa intoleransi terjadi, termasuk dalam hal penegakan hukum dan penanganan trauma, khususnya bagi anak-anak terdampak.
“Kami membicarakan supaya rajutan-rajutan kebudayaan juga dilakukan. Jadi masing-masing pihak mengelola perannya, peran dari pemerintah mengelola peran untuk perundang-undangan hukum dan lain-lain, kami lembaga keumatan, lembaga-lembaga kebudayaan mengelola peran untuk menjaga kerukunan tetapi juga penanggulangan mereka yang menjadi korban,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum PGI menilai bahwa Gibran menunjukkan komitmen yang kuat terhadap isu intoleransi, dengan merujuk pada pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.
“Komitmen Pak Wapres sangat kuat ya, belajar dari pengalaman Pak Wapres ketika di Solo juga, cuma menurut Pak Wapres tidak semua tempat sama, treatmentnya harus berbeda. Tapi bahwa kita harus terus berdiri dan membagi harapan dan berjuang bersama, konsolidasi bersama untuk kasus-kasus seperti ini,” ungkapnya.
Isu lain yang turut dibahas pada pertemuan ini, yakni terkait minimnya ketersediaan guru agama di sejumlah daerah, yang kerap memicu kesalahpahaman dan konflik. Dalam hal ini, Gibran berjanji untuk mendorong kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pak Wapres juga berjanji untuk secara serius membicarakan itu untuk kesiapan bagaimana baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengakomodir hal ini,” jelasnya.
Di akhir keterangannya, Ketua Umum PGI menyampaikan harapan agar hasil pembicaraan dalam pertemuan ini dapat diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
“Yang pasti, kepastian kehadiran negara baik lewat kehadiran langsung seperti itu tetapi juga kehadiran negara di dalam proses perundang-undangan, proses hukum dan legislasi ya dalam proses keamanan tetapi juga dalam proses-proses rekonstruksi sosial ya,” pungkasnya.
