TVRINews, Jakarta
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta agar proses rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dievaluasi terlebih dahulu.
Permintaan itu muncul setelah ditemukan beberapa nama dalam daftar perombakan yang disebut belum mengikuti tahapan talent management dan assessment yang berlaku di lingkungan DJP.
Bimo mengatakan mekanisme pengisian maupun pergantian jabatan seharusnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ia menyebut adanya sejumlah nama yang tidak melalui tahapan tersebut sebagai persoalan yang perlu diperhatikan.
“Memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo saat ditemui usai menghadiri International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu, 16 September 2026.
Menurut Bimo, persoalan prosedur menjadi salah satu alasan dirinya meminta pelaksanaan rotasi tersebut dihentikan sementara. Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Bimo menilai, apabila terdapat pejabat yang masuk dalam daftar rotasi tanpa mengikuti mekanisme yang sama dengan pejabat lainnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan di internal organisasi.
“Yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain,” katanya.
Bimo kemudian menjelaskan langkah yang akan dilakukan terhadap nama-nama yang dinilai tidak memenuhi ketentuan. Mereka akan dikeluarkan dari daftar perombakan, sementara pejabat lain yang memenuhi prosedur tetap menjalankan keputusan rotasi.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujar Bimo.
Persoalan tersebut juga berlangsung bersamaan dengan pergantian Menteri Keuangan. Suahasil Nazara yang kini memimpin Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan akan memeriksa kembali dasar hukum pelantikan dan rotasi pejabat yang telah dilakukan.
Suahasil mengatakan pemeriksaan akan mencakup keputusan menteri yang menjadi dasar pelaksanaan perombakan.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Menanggapi sikap tersebut, Bimo menyebut Suahasil telah menyampaikan komitmen untuk memperkuat penerapan talent management dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” tutur Bimo.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan terhadap ratusan pejabat Kementerian Keuangan pada 10 September 2026. Perubahan tersebut mencakup sejumlah posisi di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Selain itu, rotasi juga menyasar jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga sejumlah posisi pada unit organisasi non-eselon.
Dengan adanya evaluasi tersebut, sejumlah pejabat yang dinilai belum memenuhi prosedur talent management berpotensi dikembalikan ke posisi sebelumnya, sementara proses terhadap pejabat lain tetap berjalan sesuai ketentuan.
