TVRINews, Jakarta
Perluasan dapur makan bergizi gratis (MBG) terus digenjot Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga awal September 2025, tercatat sudah ada 7.477 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Jumlah tersebut tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan lebih dari 7.000 kecamatan. Meski begitu, masih ada lima kabupaten yang belum memiliki SPPG, yaitu Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Sumba Tengah (NTT), Maybrat (Papua Barat), Tambrauw (Papua Barat Daya), serta satu kabupaten di Papua Barat Pegunungan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menambah ribuan unit baru dalam beberapa bulan mendatang. Fokus utama ada di wilayah perkotaan besar yang tergolong aglomerasi.
"Kami menargetkan 25 ribu SPPG di wilayah aglomerasi serta 6.000 unit di daerah 3T," kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Selasa 9 September 2025.
Kemudian ia menambahkan, setiap SPPG membutuhkan biaya pembangunan sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Namun dampaknya dinilai signifikan terhadap perputaran ekonomi lokal.
"Setiap Rp1 dana negara bisa menghasilkan Rp5 di masyarakat, mulai dari belanja material hingga kebutuhan dapur," ujarnya.
Capaian BGN sejauh ini melampaui target bulanan. Juli lalu, target 1.994 unit berhasil terlampaui menjadi 2.391 unit dengan penerima manfaat sekitar 7 juta orang. Pada Agustus, target 7.000 unit juga terlewati, mencapai 7.453 unit dengan penerima manfaat 22 juta orang.
BGN juga mencatat serapan anggaran MBG per 5 September baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6 persen dari pagu Rp71 triliun. Dadan optimistis penyerapan akan melonjak di triwulan terakhir, bahkan diproyeksikan menembus Rp76,4 triliun pada akhir tahun.
"Kalau satu SPPG menyerap rata-rata Rp1 miliar, maka ribuan unit yang beroperasi tentu berdampak besar terhadap percepatan realisasi anggaran," jelasnya.
Baca juga: Sri Mulyani Minta Dihormati Ruang Privasinya
