TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi industri, mulai dari kepastian pasokan bahan baku, pengawasan lingkungan, penguatan ekonomi daerah, hingga kebijakan ekspor.
Hal tersebut disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan, Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW), Kabupaten Serang, Banten.
Novita mengatakan kepastian pasokan bahan baku, khususnya crude palm oil (CPO), menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, kebutuhan industri harus diimbangi dengan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan serta mekanisme pengadaan yang efisien dan kompetitif.
Ia mempertanyakan kemampuan pasokan dari perkebunan dalam negeri sekaligus peluang memperluas kerja sama dengan berbagai sumber perkebunan untuk menjamin kebutuhan bahan baku industri.
Selain persoalan bahan baku, Novita menekankan pentingnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas industri. Ia menilai pertumbuhan industri perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegasnya.
Novita juga menilai berbagai program yang berdampak terhadap perekonomian daerah perlu dijaga keberlanjutannya. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan program tersebut mampu menciptakan aktivitas ekonomi, memperkuat industri lokal, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Terkait kebijakan ekspor, Novita meminta Kementerian Perindustrian memberikan penjelasan mengenai potensi ekspor, volume produk yang dapat diserap pasar internasional, serta arah kebijakan pemerintah.
Menurutnya, informasi tersebut diperlukan DPR untuk memperoleh gambaran menyeluruh dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan ekspor, terutama dari sisi kepentingan nasional, daya saing industri, dan peluang perluasan pasar global.
Novita turut menyoroti kelangkaan bahan baku dan tingginya biaya operasional yang masih menjadi persoalan bagi sejumlah industri. Ia meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret, termasuk kebijakan yang dapat menjaga kelancaran pasokan dan transportasi industri.
“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,”jelasnya.
Novita menegaskan, masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ia berharap kebijakan yang diterapkan tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi mampu menjawab persoalan yang dihadapi industri di lapangan.
“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,”tuturnya.
