TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono menginstruksikan penguatan patroli darat untuk mencegah munculnya titik api baru dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengawasan di lapangan, khususnya di provinsi-provinsi prioritas, juga diminta diperketat guna mengantisipasi aksi pembakaran lahan secara sengaja. Instruksi tersebut disampaikan Sugiono saat memimpin Rapat Koordinasi Pembaruan Informasi Cuaca dan Penguatan Patroli Darat dalam Penanganan Karhutla secara daring.
Sugiono menyoroti masih munculnya titik api baru ketika upaya pemadaman karhutla sedang berlangsung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan patroli dan pengawasan untuk mencegah kebakaran kembali terjadi.
"Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi. Oleh karena itu, peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja," kata Sugiono dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Jumat, 30 Oktober 2026.
Ia menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan secara proaktif dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah tidak hanya mengandalkan faktor alam, termasuk hujan, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
"Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugiono juga mengingatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi telah mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat serta merusak daya dukung ekosistem.
"Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata ısu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat," tuturnya.
Selain penanganan karhutla, rapat koordinasi tersebut turut membahas langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Sugiono meminta pemerintah daerah segera menginventarisasi kebutuhan sarana dan peralatan mitigasi untuk menghadapi potensi bencana tersebut.
"Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun Kemenko PMK," ucapnya.
Pemda juga diminta melakukan normalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya serta memperbaiki saluran drainase sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir.
Melalui penguatan patroli darat, pemenuhan sarana pemantauan, dan koordinasi lintas sektor, pemerintah mendorong penanganan karhutla sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
