TVRINews, Jakarta
Pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, mengatakan bantuan pemerintah pusat tersebut disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama telah dilakukan pada 7 September 2026, sedangkan bantuan tahap kedua telah ditransfer.
"Hari ini, bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar 1,235 triliun rupiah," kata Sugiono dalam keterangannya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Sugiono menjelaskan, sesuai arahan Presiden, penanganan karhutla harus dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat. Upaya penanganan juga tidak hanya bergantung pada datangnya hujan, tetapi perlu disertai langkah mitigasi lainnya.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak, terutama melalui pelayanan kesehatan. Dukungan yang disiapkan meliputi pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas pemulihan berupa rumah oksigen, serta penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Selain perlindungan kesehatan, bantuan digunakan untuk memperkuat upaya pemadaman karhutla. Dukungan tersebut mencakup penambahan alat pelindung diri, pompa air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, hingga pembangunan sumur bor.
Bantuan juga dialokasikan untuk mendukung operasional dan mobilisasi personel serta memenuhi kebutuhan logistik petugas yang terlibat dalam pemadaman karhutla.
"Karena kita ketahui bersama bahwa penanganan karhutla ini memerlukan kolaborasi dari berbagai unsur dan pihak, terutama masyarakat yang berada di lokasi terdampak," ucapnya.
Kemudian Sugiono menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi berbagai unsur, termasuk masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Bantuan pemerintah pusat diharapkan dapat mempercepat penanganan tanggap darurat sekaligus membantu masyarakat yang terdampak secara maksimal.
Saat ini, sekitar 71.000 personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui berbagai operasi, mulai dari pemadaman darat hingga operasi udara menggunakan water bombing. Pemerintah juga melakukan upaya modifikasi cuaca, termasuk penaburan garam, untuk membantu menurunkan hujan di wilayah terdampak.
"Dan hari ini, saya kira BNPB, BMKG juga sedang melakukan upaya-upaya dalam rangka terus meningkatkan dan mempercepat upaya pemadaman kebakaran mengatasi karhutla ini," terangnya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengoordinasikan distribusi peralatan dan sarana pendukung kesehatan guna melayani masyarakat di daerah yang terdampak karhutla.
"Pemerintah pusat juga secara masif memberikan perhatian yang begitu besar, kemudian juga meningkatkan bantuan ini untuk membantu provinsi dan daerah-daerah yang mengalami karhutla, terutama di daerah-daerah yang menjadi fokus dari kebakaran hutan tersebut," tuturnya.
