TVRINews – Jakarta
Kementerian Kebudayaan menyatakan komitmen penuh untuk mengawal proses pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Mr. Assaat, tokoh penting yang pernah memegang tampuk kepemimpinan tertinggi pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS). guna memastikan kontribusi besar tokoh bangsa tersebut mendapat pengakuan resmi negara secara komprehensif.
Pertemuan resmi di Jakarta antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan perwakilan keluarga, Iqbal Assa'at Rabu 5 Agustus 2026. Dalam diskusi yang berlangsung secara mendalam tersebut, dibahas berbagai hambatan masa lalu serta strategi akselerasi administratif yang harus ditempuh sesuai koridor hukum yang berlaku.
Inisiatif pengangkatan status kepahlawanan ini sejatinya dirintis sejak beberapa tahun silam, namun sempat mengalami stagnasi akibat pandemi global. Upaya pengumpulan berkas otentik kembali digalakkan pada awal tahun lalu melalui kolaborasi erat antara pihak keluarga,
Ikatan Keluarga Banuhampu, dan sejarawan terkemuka Hasril Chaniago. Sejumlah arsip privat, korespondensi lama, serta rekaman visual masa lampau bahkan telah diserahkan secara resmi kepada Arsip Nasional Republik Indonesia guna memperkuat legitimasi historis.
Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa rekam jejak Mr. Assaat dalam memandu transisi ketatanegaraan serta keterlibatannya dalam momentum peresmian institusi pendidikan tinggi terkemuka di Yogyakarta pada tahun 1950 merupakan bukti nyata pengabdian yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
"Bagaimanapun, Mr. Assaat pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam masa Republik Indonesia Serikat. Beliau juga berperan dalam meresmikan Universitas Gadjah Mada pada tahun 1950," ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam kesempatan tersebut.
Pertemuan strategis yang turut dihadiri oleh jajaran pejabat kementerian, termasuk Staf Khusus Menteri Bidang Protokoler dan Rumah Tangga Rachmanda Primayuda serta Direktur Sejarah dan Permuseuman Endah Budi Heryani, menandai keseriusan pemerintah dalam memfasilitasi proses verifikasi tersebut.
Ke depan, pemerintah berharap seluruh tahapan administratif, mulai dari penguatan riset akademis, penyelenggaraan forum ilmiah, hingga perolehan rekomendasi dari otoritas daerah, dapat diselesaikan secara cermat agar dedikasi historis sang tokoh dapat segera dievaluasi secara objektif oleh dewan gelar.
