TVRINews, Jakarta
Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan proses diplomasi dan operasi militer yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak di perairan Somalia 2011 silam.
SBY menjelaskan bahwa seluruh langkah yang diambil pemerintah saat itu dilakukan dengan mematuhi hukum internasional serta konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah Somalia menjadi bagian penting dalam keberhasilan misi penyelamatan tersebut.
"Mengatasi penyanderaan tadi, kita mematuhi hukum internasional. Kita menjalankan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Proses di dalam negeri juga kita patuhi," kata SBY dalam acara Supermentor yang diselenggarakan oleh FPCI di Jakarta, Selasa, 14 April 2026.
Ia menuturkan, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Somalia di Dubai untuk meminta izin penyelamatan kapal di perairan Somalia. Pemerintah Somalia memberikan persetujuan, termasuk kemungkinan pengejaran terhadap para perompak hingga ke daratan jika diperlukan.
Selain itu, Indonesia juga berkonsultasi dengan PBB di New York untuk memastikan bahwa langkah yang diambil, termasuk kemungkinan hot pursuit atau pengejaran militer, sesuai dengan aturan internasional. Kerja sama dengan international task force yang beroperasi di perairan Somalia juga dilakukan guna mendukung kelancaran operasi.
Di dalam negeri, meskipun operasi tersebut bukan merupakan perang, pemerintah tetap melibatkan DPR RI. SBY menyebut adanya pertemuan antara Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI yang memberikan dukungan penuh terhadap misi penyelamatan.
SBY mengakui bahwa operasi pembebasan tersebut memiliki risiko besar, termasuk terhadap karier politiknya apabila misi gagal. Namun, ia menegaskan bahwa penyelamatan warga negara dan penjagaan kedaulatan negara menjadi prioritas utama.
"Singkat kata, berhasil. Itu bisa gagal. Kalau gagal karier politik saya finish. Tapi saya mengkalkulasikan, ini kedaulatan kita, kita jaga. Harus kita selamatkan warga negara kita, kita selamatkan kapal kita," jelasnya.
Setelah melalui proses yang berlangsung selama beberapa bulan, misi tersebut akhirnya berhasil. SBY menyampaikan rasa bangganya terhadap profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjalankan tugas sesuai amanah konstitusi.
"Saya bangga dengan TNI yang melaksanakan tugas waktu itu karena profesional dan menjalankan amanah konstitusi," ungkapnya dengan rasa bangga.
Dalam kesempatan itu, SBY juga berpesan agar TNI tetap berpegang pada tugas pokoknya serta menjaga netralitas dalam kehidupan politik dan demokrasi. Ia menegaskan bahwa TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara merupakan milik seluruh rakyat Indonesia.
"Sebagai mantan pelaku reformasi ABRI, tetaplah pada tugas pokok sesuai dengan konstitusi. Jangan masuk dalam politik praktis. Tetaplah netral dalam politik dan demokrasi, netral dalam Pemilu supaya menjadi adil," pungkasnya.
