TVRINews, Jakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut positif usulan integrasi menu ikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak dua kali dalam sepekan. BGN memastikan akan mengatur penerapan kebijakan tersebut bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Indonesia.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan, ikan merupakan salah satu sumber protein penting yang dibutuhkan untuk mendukung intervensi gizi anak. Rencana tersebut juga menjadi tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan).
"BGN menyambut positif untuk kegiatan ini. Namanya ikan itu kan salah satu protein yang dibutuhkan untuk intervensi gizi ya, dan itu nanti akan diatur ya pelaksanaannya," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 22 November 2026.
Trenggono membenarkan bahwa menu ikan dua kali dalam sepekan direncanakan menjadi kewajiban bagi dapur MBG. Namun, penerapannya akan diatur melalui ketentuan teknis dengan mempertimbangkan keseimbangan asupan protein dari berbagai sumber pangan.
Menurutnya, komposisi menu MBG tidak hanya mengandalkan ikan, tetapi juga harus memperhatikan ketersediaan sumber protein lain, seperti telur dan daging ayam.
"Betul nanti akan dikomunikasikan baik ya, akan dilihat semuanya. Jadi bukan hanya ikan saja soalnya, ada misalnya ada telur ya, kemudian ayam dan sebagainya termasuk ikan. Itu adalah gizi yang terbaik untuk anak-anak ya," lanjutnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf mengusulkan agar ikan menjadi bagian dari menu MBG sebanyak dua kali dalam sepekan. Rencana tersebut nantinya akan ditata dan disinkronkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Didit menjelaskan, integrasi menu ikan sebenarnya telah mulai diuji coba dalam program MBG. Hasil pelaksanaan tahap awal tersebut mendapatkan respons yang sangat baik. Meski demikian, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal.
"Terus terang ini kan baru pertama kali dijalankan sehingga pelaksanaan kegiatannya perlu diatur di dalam peraturan sekaligus nanti di lapangannya," ucapnya.
Ia mengakui penerapan menu ikan secara serentak di seluruh dapur MBG di Indonesia tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain membutuhkan kesiapan pasokan, kebijakan tersebut juga menghadapi tantangan dalam hal integrasi sosial dan penataan tata kelola di setiap daerah.
"Jadi dari BGN sendiri sudah menyiapkan untuk menerapkan atau meng-absorb itu, tapi kan bertahap ini semua, tidak bisa harus sekarang dilaksanakan sekarang semuanya berjalan, tidak bisa. Makanya saya katakan ada integrasi sosial di dalamnya, justru integrasi sosial yang ada di daerah itu yang sangat sulit," imbuhnya.
Untuk mendukung ketersediaan pasokan ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan program budi daya tematik serta pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kedua program tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan ikan dari nelayan dan pembudidaya lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG.
Hasil tangkapan nelayan dan produksi pembudidaya nantinya akan diserap melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan di daerah.
"Makanya dibangun budidaya tematik, per daerah beda dan jumlahnya yang menerima manfaat juga beda sehingga perlu ada penataan, satu. Yang kedua pelaksanaan kegiatan ini kan tidak hanya MBG saja tapi kan masyarakat di sana justru harus menerima manfaat pelaksanaan kegiatan dari pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan teman-teman yang lain nanti," pungkasnya.










