TVRINews, Yogyakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui pendekatan siklus hidup, ILP mengintegrasikan pelayanan kesehatan mulai dari ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia.
Penguatan program tersebut dievaluasi melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan ILP di 23 kabupaten/kota lokus Global Fund melalui komponen Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Yogyakarta pada 17–21 November 2026.
Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes, Elvieda Sariwati, mengatakan ILP mengubah pendekatan pelayanan kesehatan yang sebelumnya berjalan berdasarkan kelompok penyakit atau program menjadi pelayanan terpadu sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui ILP, pelayanan tidak lagi disusun secara terpisah berdasarkan kelompok penyakit atau program, tetapi diintegrasikan berdasarkan siklus hidup,” ujar Elvieda dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis resmi, Minggu, 22 November 2026.
Implementasi ILP dilakukan melalui pengelompokan layanan berdasarkan klaster di Puskesmas serta penguatan jejaring pelayanan hingga Puskesmas Pembantu (Pustu), Unit Pelayanan Kesehatan di Desa dan Kelurahan (UPKDK), serta Posyandu.
Dengan pendekatan tersebut, pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif diharapkan dapat diberikan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
Kegiatan evaluasi diikuti 250 peserta yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Kementerian Kesehatan, Puskesmas, dan mitra pembangunan. Pertemuan ini menjadi sarana memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengidentifikasi praktik baik serta kendala penerapan ILP di berbagai wilayah.
Kemenkes mendapatkan dukungan Global Fund melalui komponen RSSH untuk memperkuat implementasi ILP, termasuk mengintegrasikan program AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Hepatitis (ATMH) ke dalam pelayanan kesehatan primer.
Melalui hibah Global Fund Grant Cycle 7 (GC7) dan skema Debt to Health (D2H), penguatan ILP telah menjangkau 60 kabupaten/kota di Indonesia.
Pada 2026, penguatan program semula menyasar 20 kabupaten/kota, masing-masing 10 wilayah lokus GC7 dan 10 wilayah lokus D2H. Namun, melalui mekanisme reprogramming, cakupan diperluas dengan penambahan tiga wilayah di Papua, yakni Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Dengan demikian, total terdapat 23 kabupaten/kota yang menjadi lokus evaluasi tahun ini.
Dalam rangka melihat pelaksanaan ILP secara langsung, peserta melakukan kunjungan ke lima Puskesmas di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Puskesmas Mantrijeron, Tegalrejo, Sentolo, Gamping 1, dan Kota Gede 2.
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mempelajari praktik baik sekaligus bertukar pengalaman mengenai penerapan ILP. Berbagai inovasi yang ditemukan diharapkan dapat menjadi referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan pelayanan kesehatan primer sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Selain kunjungan lapangan, evaluasi juga diisi diskusi bersama kepala desa atau lurah dan kader kesehatan, gallery walkuntuk memamerkan capaian serta inovasi daerah, hingga Focus Group Discussion (FGD) regional guna membahas tantangan dan kebutuhan penguatan ILP.
Pengembangan Puskesmas sebagai Center of Excellence atau pusat percontohan penerapan ILP turut menjadi perhatian. Puskesmas yang telah berhasil menjalankan praktik baik diharapkan dapat menjadi rujukan bagi fasilitas kesehatan lain.
Sementara itu, Ketua CCM Indonesia, Prof. Asnawi Abdullah, menegaskan keberhasilan ILP tidak semata-mata dinilai dari banyaknya fasilitas kesehatan yang telah menerapkan integrasi atau tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan.
Menurutnya, indikator utama keberhasilan program harus terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama peningkatan akses dan mutu pelayanan, deteksi dini, tindak lanjut pasien, serta keterlibatan komunitas.
“Ukuran sesungguhnya adalah apakah akses dan mutu layanan meningkat, apakah deteksi dini dan tindak lanjut berjalan lebih baik, serta apakah masyarakat dan komunitas semakin terlibat,”ungkap Asnawi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Asnawi menyampaikan tiga aspek yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, memastikan integrasi layanan ATMH benar-benar berjalan dalam pelayanan sehari-hari.
Kedua, memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, desa, kader, komunitas, dan mitra pembangunan. Ketiga, memastikan keberlanjutan program, khususnya dari sisi pembiayaan.
Ia juga menekankan bahwa integrasi layanan HIV, tuberkulosis, malaria, dan hepatitis harus diterapkan di seluruh jejaring pelayanan kesehatan primer. Pelayanan tidak cukup berhenti pada skrining dan penemuan kasus, tetapi harus dilanjutkan dengan pendampingan serta pemantauan pasien.
“Pastikan HIV, TB, Malaria, dan Hepatitis benar-benar terintegrasi dalam praktik sehari-hari di Puskesmas, Pustu, dan Posyandu, mulai dari edukasi dan skrining sampai pendampingan dan tindak lanjut,” tegasnya.
Asnawi turut mengingatkan pentingnya menyiapkan keberlanjutan program sejak awal melalui penyusunan exit plan yang realistis. Hal tersebut mencakup penentuan kegiatan prioritas, perhitungan kebutuhan anggaran, identifikasi sumber pembiayaan alternatif, serta pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dukungan Global Fund harus menjadi katalis penguatan sistem kesehatan, bukan satu-satunya sumber pembiayaan,”ucapnya.
Berdasarkan hasil evaluasi di 23 kabupaten/kota, penerapan integrasi layanan ATMH melalui pendekatan ILP menunjukkan perkembangan, terutama dalam aspek penemuan kasus. Meski demikian, kesinambungan pelayanan di seluruh jejaring kesehatan, mulai dari Puskesmas, Pustu, hingga Posyandu, masih perlu ditingkatkan.
Evaluasi tersebut juga menemukan sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan layanan. Kebutuhan itu meliputi ketersediaan sumber daya manusia, bahan medis habis pakai (BMHP), sarana dan prasarana, pembiayaan, serta sistem pencatatan.
Selain itu, dukungan pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan, serta komunitas diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan melalui kegiatan dan sistem pelayanan rutin di daerah. Berbagai praktik baik yang telah berkembang di 23 wilayah lokus menjadi modal untuk memperluas penerapan ILP.
Namun, pengembangannya tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, dengan memperhatikan cakupan dan mutu pelayanan, tindak lanjut pasien, serta keberlanjutan program.
Menutup kegiatan evaluasi, Elvieda mengapresiasi partisipasi dan pengalaman yang dibagikan seluruh peserta. Ia menilai antusiasme tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mengintegrasikan berbagai program kesehatan di daerah.
“Sangat antusias dan sangat inspiratif apa yang teman-teman sampaikan. Ini menunjukkan geliat bagaimana kita bersama-sama mengintegrasikan pelaksanaan program. Tinggal bagaimana kita melanjutkan semangat ini agar program terus berjalan,”tambahnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan dukungan yang tersedia sekaligus menyiapkan strategi agar pelaksanaan ILP tetap berlanjut dalam jangka panjang.
“Kita bersyukur masih mendapatkan dukungan. Mudah-mudahan kita tetap berjuang, dan kami juga memohon teman-teman di daerah menyiapkan strategi agar program ini terus berlanjut,”tuturnya.
Melalui evaluasi tersebut, Kemenkes menargetkan penguatan ILP dapat terus berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada pembiayaan hibah. Berbagai capaian dan praktik baik yang telah dibangun diharapkan menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan primer sehingga masyarakat memperoleh layanan yang lebih mudah dijangkau, berkualitas, dan berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan.










