TVRINews, Semarang
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong Ketua Tim Program Keluarga Harapan (Katim PKH) se-Jawa Tengah memperkuat sinergi dan kerja terpadu guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
Seluruh pilar dan pendamping sosial diminta bergerak bersama agar berbagai program penanganan kemiskinan berjalan selaras dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
"Karena program kita adalah pengentasan kemiskinan melalui jalan pemberdayaan, harus ada integrasi antar pilar, antar pendamping supaya semua program pengentasan kemiskinan bisa kita urus bersama-sama," ujar Agus Jabo saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas ASN PPPK Ketua Tim PKH se-Jawa Tengah di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, dikutip Minggu, 22 November 2026.
Ia menilai Jawa Tengah termasuk provinsi yang membutuhkan perhatian serius dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih mencapai jutaan jiwa sehingga dibutuhkan langkah penanganan yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Tidak boleh ada sekat antar pilar maupun antar program karena semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Semangat pengentasan dari atas ke bawah harus integrated," tegasnya.
Agus Jabo menjelaskan, integrasi tersebut harus diwujudkan melalui pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial.
Sejumlah program prioritas yang perlu disinergikan antara lain pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data, penguatan perlindungan sosial untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Selain perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat juga perlu diperkuat lewat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan mitra swasta.
Agus Jabo mencontohkan pengembangan desa pemberdayaan di Klaten yang bekerja sama dengan Sari Roti serta Desa Kalisalak di Banyumas yang menjalin kemitraan dengan perusahaan eksportir PT Out of Asia.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan program pemerintah. Potensi masyarakat perlu dikembangkan melalui kemitraan agar keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki peluang meningkatkan kapasitas ekonomi dan mencapai kemandirian.
Namun, sebelum mendorong perubahan di tengah masyarakat, Agus Jabo menekankan pentingnya perubahan pola pikir para Katim PKH. Orientasi kerja mereka tidak boleh berhenti pada penyaluran dan pendampingan bantuan sosial, tetapi juga mendorong KPM agar berdaya, mandiri, dan keluar dari kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
Ia berharap Katim PKH dapat menjadi penggerak perubahan sekaligus memberi contoh nyata kepada para pendamping PKH di wilayah masing-masing maupun daerah lain.
"Katim PKH Jawa Tengah harus menjadi contoh pengentasan kemiskinan secara konkret," tegas Agus Jabo.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto juga menggelar dialog interaktif dengan para Katim PKH yang hadir. Dialog tersebut membahas berbagai persoalan di lapangan sekaligus menggali solusi untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.
Melalui penguatan kapasitas ini, Kementerian Sosial mendorong Katim PKH tidak hanya menjadi pelaksana program perlindungan sosial, tetapi juga motor penggerak pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.










