TVRINews, Maluku Utara
Kementerian Kehutanan menuntaskan penyidikan kasus dugaan pembalakan ilegal di Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Berkas perkara dua tersangka berinisial JKP dan MG telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, Fredrik E. Tumbel, mengatakan kelengkapan berkas perkara tersebut merupakan hasil penyidikan serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Penyidik sebelumnya telah mengumpulkan alat bukti dan menelusuri asal-usul kayu hingga ke lokasi penebangan.
"Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap oleh kejaksaan, kami segera menyiapkan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama kepolisian serta kejaksaan dalam penanganan perkara ini. Ke depan, sinergi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya terus kami tingkatkan untuk memperkuat pengungkapan dan penanganan kejahatan kehutanan di wilayah Maluku dan Papua,” ujar Fredrik dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 22 November 2026.
Kasus ini terungkap setelah Tim SPORC Brigade Kakatua melakukan kegiatan intelijen pada 22–27 Juli 2026. Dari kegiatan tersebut, petugas menemukan indikasi penebangan, pengolahan, penampungan, dan peredaran kayu tanpa izin.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui operasi gabungan Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara serta Polsek Gane Timur pada 6–13 Agustus 2026.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 790 keping kayu gergajian jenis rimba campuran yang diduga berasal dari kawasan Hutan Produksi. Sebanyak 626 keping kayu ditemukan di Jalan Fida Logpon Km 5, sedangkan 164 keping lainnya diamankan di Jalan Fida Logpon Km 16, Kecamatan Gane Timur.
Untuk mendalami kasus tersebut, penyidik telah memeriksa 13 saksi serta meminta keterangan Ahli Tata Usaha Kayu dan Ahli Pidana. Penyidik juga melakukan penelusuran jalur pengangkutan kayu dan lacak balak hingga ke lokasi penebangan.
Pemeriksaan lapangan turut mencakup identifikasi tunggak bekas tebangan, pengambilan sampel jenis kayu, serta pemetaan titik koordinat untuk memperkuat pembuktian.
Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara pada 21 September 2026, JKP dan MG kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Dengan diterbitkannya P-21, penyidik selanjutnya mempersiapkan penyerahan kedua tersangka beserta barang bukti kepada penuntut umum untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menyatakan akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi kawasan hutan dari pembalakan ilegal, menjaga sumber daya alam, serta mempertahankan keberlanjutan fungsi hutan bagi masyarakat.










