TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya akurasi data dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat memimpin Rapat Terbatas Menteri (RTM) bersama Menteri Sosial dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membahas progres pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2026.
Dalam arahannya, Muhaimin menekankan bahwa pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus terus diperkuat hingga level daerah dan desa agar seluruh intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
"Data harus semakin akurat agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Karena itu pemutakhiran dan integrasi DTSEN harus terus diperkuat hingga level daerah dan desa," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 9 Mei 2026.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama agar program bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, Muhaimin juga meminta Kementerian Sosial mempercepat proses graduasi kemiskinan sesuai amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Ia menegaskan bantuan sosial harus mampu mendorong masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi.
"Kita ingin bantuan sosial tidak hanya bersifat perlindungan sementara, tetapi mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk memantau capaian pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara bertahap.
Menurut Mensos, saat ini lebih dari 70 ribu operator data desa telah terhubung melalui aplikasi SIKS-NG dengan dinas sosial kabupaten/kota, provinsi, Kemensos, dan DTSEN yang dikelola Badan Pusat Statistik.
"Kami bersama BPS terus melakukan pemutakhiran data," kata Saifullah Yusuf.
Pada penyaluran bantuan sosial Triwulan II 2026, Kemensos juga mencatat terdapat lebih dari 470 ribu keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum menerima bantuan pada Triwulan I.
Di sisi lain, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 berada di angka 8,25 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,78 persen.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
