TVRINews, Jakarta
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmen Kementerian P2MI untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Komitmen tersebut disampaikannya usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI sekaligus Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Akhsanul Khaq, kepada kementerian dan lembaga yang berada dalam lingkup pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III).
Mukhtarudin mengatakan, kehadiran Kementerian P2MI dalam agenda tersebut merupakan bentuk komitmen nyata untuk memastikan setiap anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab demi memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia.
"Kehadiran kami hari ini adalah bentuk komitmen nyata Kementerian P2MI untuk terus menjaga transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Setiap rupiah yang diamanahkan harus dipertanggungjawabkan dengan baik demi memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik bagi Pekerja Migran Indonesia," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 17 Juli 2026.
Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas komitmennya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui proses pemeriksaan yang dilakukan secara independen.
Menurut Mukhtarudin, Kementerian P2MI akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola kelembagaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai prinsip good governance.
Penyerahan LHP atas LKKL Tahun 2025 menjadi momentum bagi kementerian dan lembaga untuk mempertegas komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Selain Menteri P2MI, penyerahan laporan tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PPPA Arifah Fauzi, serta sejumlah kepala lembaga lainnya.
