TVRINews, Bogor
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus mendukung program swasembada energi melalui pengawasan sektor energi, penegakan hukum terhadap tindak pidana migas, hingga pengamanan distribusi bahan pokok strategis.
Dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu, 1 Juli 2026, Kapolri mengatakan Polri berkontribusi dalam penghematan energi di lingkungan institusi, termasuk melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) pada 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.
"Guna mewujudkan swasembada energi, Polri berkontribusi melalui penghematan penggunaan energi di lingkungan kantor, pemanfaatan CNG pada 50 SPPG Polri,"ujar Listyo dalam keterangan yang diterima tvrinews, Rabu, 1 Juli 2026.
Selain itu, Polri juga terus memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor energi. Sepanjang 2026, kepolisian berhasil mengungkap 464 kasus tindak pidana migas, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti berupa 669 ribu liter solar, 80 ribu liter pertalite, dan 30 ribu tabung LPG berbagai ukuran.
"Serta penegakan hukum terhadap tindak pidana Migas secara profesional dan berkeadilan. Sepanjang tahun 2026, kami telah mengungkap 464 tindak pidana bidang energi, menetapkan 594 tersangka, serta menyita berbagai barang bukti seperti 669 ribu liter solar, 80 ribu liter pertalite, hingga 30 ribu unit LPG berbagai ukuran,"lanjutnya.
Kapolri menyebut pengungkapan ratusan kasus tersebut diperkirakan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari Rp756 miliar.
"Dengan estimasi penyelamatan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 756 miliar," imbuhnya.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah pengungkapan penyalahgunaan pengangkutan 120 ribu liter biosolar bersubsidi. Dalam kasus itu, polisi menyita barang bukti berupa satu kapal tanker, dua kapal Self Propelled Oil Barge (SPOB), serta tujuh truk pengangkut.
Selain penegakan hukum di sektor energi, Polri melalui Satgas Pangan juga berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Upaya tersebut dilakukan dengan mengawasi distribusi komoditas strategis sekaligus menindak praktik yang merugikan petani.
"Melalui Satgas Pangan, Polri berperan menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting, memutus rantai distribusi yang merugikan petani seperti tengkulak, sehingga dapat menjaga harga jual di tingkat petani, serta mengungkap berbagai tindak pidana terkait komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, LPG dan BBM bersubsidi," tuturnya.
Dalam pengawasan sektor perkebunan, Polri juga telah melakukan klarifikasi terhadap 173 perusahaan kelapa sawityang diduga membeli tandan buah segar (TBS) dengan harga di bawah ketentuan.
"Salah satu upaya yang dilakukan yaitu klarifikasi 173 perusahaan kelapa sawit yang terindikasi membeli tandan buah segar dengan harga tidak wajar," sambungnya.
Kapolri optimistis berbagai langkah tersebut dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Ia menegaskan Polri akan terus mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Yang kami muliakan Bapak Presiden, serta para hadirin yang saya banggakan Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya, agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat, seperti pemenuhan gizi, konektivitas antarwilayah, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan hak-hak pekerja," pungkasnya.
