TVRINews, Jakarta
Jakarta Perpanjang Kebijakan WFH ASN untuk Dorong Efisiensi dan Transformasi Digital Pemerintahan.
Pemerintah Indonesia resmi memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara selama satu hari dalam sepekan. strategis ini dirancang untuk mengakselerasi modernisasi tata kelola administrasi negara sekaligus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa kebijakan yang mulai berlaku sejak April lalu tersebut telah menunjukkan hasil positif berdasarkan evaluasi berkala selama dua bulan terakhir. Menurutnya, perpanjangan ini bukan sekadar penyesuaian lokasi kerja, melainkan instrumen penting dalam transformasi digital birokrasi nasional.
"Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimistis budaya kerja baru ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, serta efisien," ujar Qodari dalam keterangan resminya di Jakarta dikutip Selasa 4 Agustus 2026
Pemerintah menilai bahwa fleksibilitas kerja mampu memacu percepatan adopsi teknologi di berbagai instansi pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas, selaras dengan dinamika kebutuhan global yang bergerak cepat.
Meskipun fleksibilitas diterapkan, pemerintah memastikan bahwa standar pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Qodari menegaskan bahwa unit kerja yang bersentuhan langsung dengan publik, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, layanan kependudukan, serta perizinan, tetap beroperasi penuh secara luring setiap hari kerja.
Selain penyesuaian sistem kerja, pemerintah juga mengombinasikan kebijakan ini dengan langkah penghematan anggaran dan energi. Kebijakan tersebut mencakup pengetatan perjalanan dinas instansi pemerintah serta imbauan penggunaan transportasi massal guna menekan emisi karbon sekaligus mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih bertanggung jawab.
Ke depan, Badan Komunikasi Pemerintah memastikan akan terus mengevaluasi efektivitas program ini secara berkala. Penilaian tersebut mencakup indikator kinerja pegawai, tingkat kepuasan publik, serta efisiensi organisasi secara keseluruhan guna memastikan reformasi birokrasi berjalan tepat sasaran.
