TVRINews, Gorontalo
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mendorong keterlibatan anak dalam pembangunan desa serta penguatan peran keluarga untuk mencegah perundungan dan kekerasan terhadap anak. Aspirasi anak perlu didengar dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Hal tersebut disampaikan Arifah dalam Dialog Interaktif Bersama Ibu Menteri PPPA di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Selasa (3/11/2026). Dalam dialog tersebut, anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari partisipasi dalam pembangunan desa, pencegahan perundungan, perlindungan dari kekerasan, hingga pengasuhan berkualitas.
“Anak-anak perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi dan menyampaikan masukan terhadap pembangunan di desa masing-masing. Kita perlu mendengarkan langsung suara anak karena persoalan yang dianggap penting oleh orang dewasa belum tentu sama dengan apa yang menjadi keresahan anak. Begitu pula dengan solusi yang ditawarkan, perlu mempertimbangkan perspektif dan kebutuhan anak agar tepat sasaran. Anak juga memiliki peran sebagai pelapor dan pelopor. Kemen PPPA melalui Forum Anak telah menjaring aspirasi anak melalui Suara Anak Indonesia yang bertujuan mendorong anak untuk berani menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka,” ujar Arifah Fauzi, dalam keterangan yang diterima, Rabu, 4 November 2026.
Arifah menjelaskan, aspirasi melalui Suara Anak Indonesia dihimpun secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Di tingkat nasional, aspirasi tersebut dirumuskan menjadi 12 rekomendasi anak yang disampaikan langsung kepada kementerian terkait.
Ia berharap mekanisme serupa diterapkan di daerah. Suara anak perlu disampaikan langsung kepada dinas terkait dengan pendampingan dinas yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat lebih memperhatikan kepentingan anak.
Selain partisipasi anak, perundungan dan kekerasan terhadap anak menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Arifah menilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun fondasi pencegahan melalui pengasuhan yang berkualitas.
“Dari aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak, bullying dan berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada anak saat ini menjadi perhatian kita semua. Namun, jika ditarik ke akar permasalahannya, fondasi pencegahan ada di dalam keluarga. Saya yakin, apabila keluarga memberikan pengasuhan yang berkualitas dan baik, anak-anak tidak akan melakukan bullying maupun kekerasan kepada siapa pun. Oleh karena itu, ini menjadi kepedulian dan perhatian kita bersama,” ujar Menteri PPPA.
Lebih lanjut, Arifah menegaskan pengasuhan anak bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan tugas bersama ayah dan ibu. Ia juga menyoroti masih tingginya fenomena fatherless di Indonesia, yakni kondisi ketika anak kurang mendapatkan kehadiran sosok ayah dalam kehidupannya.
Di sisi lain, penggunaan gawai yang hampir sepanjang hari turut menjadi perhatian. Anak-anak kini menghabiskan waktu lebih lama bersama gawai dibandingkan bersama orang tua. Sementara itu, masih banyak orang tua yang tidak mengetahui konten yang ditonton anak mereka.
Menurut Arifah, anak perlu dibekali nilai-nilai budi pekerti dan empati sebagai bekal menghadapi berbagai pengaruh lingkungan, termasuk penggunaan teknologi digital.
Ia juga menekankan pencegahan kekerasan terhadap anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah, bukan hanya keluarga. Dalam hal ini, Ruang Bersama Indonesia (RBI) dapat menjadi gerakan kolaboratif untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
Gerakan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala desa yang merembukkan persoalan bersama anak-anak dan ibu-ibu, dinas terkait, PKK, Posyandu, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama, adat, dan masyarakat.
Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri PPPA terhadap persoalan perempuan dan anak di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berkomitmen melanjutkan upaya tersebut melalui kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Dalam kesempatan berbeda, Arifah juga menekankan pentingnya optimalisasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Versi 3 oleh dinas yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sistem tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mencatat dan memantau penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perundungan.
“Melalui SIMFONI PPA Versi 3, kita ingin melihat kasus-kasus yang dilaporkan ke pusat, mulai dari jumlah kasus yang dilaporkan, yang sudah diterminasi, yang masih dalam proses penanganan, hingga kendala yang dihadapi. Dengan begitu, kita dapat mengidentifikasi di mana hambatan penanganannya dan menentukan apakah diperlukan pendekatan lebih lanjut,” tutup Menteri PPPA.
