TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bergerak cepat menangani dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Laut Flores yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026.
Gempa tersebut berdampak pada sarana pendidikan di tujuh kabupaten di Pulau Flores, yakni Ngada, Nagekeo, Ende, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Sikka.
Berdasarkan pendataan sementara per 16 Agustus 2026, tercatat 253 satuan pendidikan terdampak. Jumlah itu terdiri atas 199 satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, SMP, dan SKB yang menjadi kewenangan kabupaten, serta 54 satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan provinsi.
Pendataan dan penanganan kerusakan masih dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) sebagai simpul penanganan bencana di lapangan.
Kabupaten Manggarai Timur menjadi salah satu wilayah dengan dampak kerusakan paling besar. Sebanyak 51 satuan pendidikan terdampak, terdiri atas 33 SD dan 18 SMP/MTs. Gempa juga menyebabkan korban jiwa dari lingkungan satuan pendidikan, yakni dua murid dan satu guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan duka cita dan keprihatinan atas bencana tersebut. Ia juga telah berkomunikasi dengan Gubernur NTT untuk memastikan proses pendataan berjalan sehingga bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan.
“Keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, dan proses pemulihan pendidikan akan kami kawal bersama pemerintah daerah hingga pembelajaran kembali berlangsung dengan aman dan nyaman,”ujar Mu’ti dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 17 Agustus 2026.
Sebagai langkah tanggap darurat, Kemendikdasmen menyiapkan 50 tenda Ruang Kelas Darurat yang akan dikirim melalui dua klaster distribusi.
[Foto: TVRINews/HO-Kemendikdasmen]
Klaster pertama mengirim 30 tenda dari penyimpanan di Jakarta dan Yogyakarta menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Pengiriman tersebut juga mencakup 1.000 paket Family Kit, 200 paket School Kit umum, dan 2.000 paket School KitSMA/SMK.
Bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan warga sekolah di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Pengiriman dijadwalkan berangkat dari Surabaya pada 20 Agustus menggunakan KM Dharma Rucitra 7 dan tiba di Labuan Bajo pada 22 Agustus 2026.
Pemasangan tenda ditargetkan mulai 23 Agustus 2026. BGTK NTT akan menerima dan mengelola bantuan tersebut melalui Posko Kemendikdasmen di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo.
Sementara itu, klaster kedua akan mengirim 20 tenda dari penyimpanan BBPPMPV BOE Malang menuju Pelabuhan Ende. Bantuan ini diperuntukkan bagi sekolah terdampak di wilayah Ende, Ngada, Sikka, dan Nagekeo.
Pengiriman klaster kedua menggunakan KM Dharma Rucitra 8 dari Surabaya pada 21 Agustus 2026. BPMP NTT akan menerima bantuan di Posko Klaster 2 di SKB Ende sebelum logistik didistribusikan ke wilayah sasaran.
Tim Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di bawah koordinasi Tim Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) akan mengawal proses pengiriman, distribusi, hingga pemasangan tenda darurat.
Kemendikdasmen juga mengarahkan sekolah untuk menghentikan sementara pembelajaran di ruang kelas yang mengalami kerusakan. Kegiatan belajar dapat dipindahkan ke ruang yang aman atau tenda belajar, maupun diliburkan sementara sesuai kondisi masing-masing daerah.
Selain bantuan fisik, Kemendikdasmen menyiapkan dukungan psikososial melalui kerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Layanan tersebut akan dijalankan setelah tim pendahuluan memastikan kondisi di lapangan.
Kemendikdasmen juga mendorong pembersihan sekolah yang masih aman digunakan serta mengoordinasikan pemanfaatan anggaran belanja tambahan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan school kit.
Untuk daerah yang mengalami gangguan listrik dan jaringan komunikasi, Kemendikdasmen menyiapkan dukungan konektivitas melalui Starlink. Tim lintas direktorat juga mulai diterjunkan untuk mempercepat asesmen, verifikasi kerusakan, dan koordinasi pemulihan layanan pendidikan.
Sementara itu, identifikasi sekolah yang mengalami kerusakan terus dilakukan berdasarkan data awal yang dihimpun Tim Revitalisasi Satuan Pendidikan hingga 18 Agustus 2026. Verifikasi lapangan dan penanganan melalui perjanjian kerja sama (PKS) ditargetkan dimulai pada pekan berikutnya.
