TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengungkapkan isi pertemuan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Arif mengatakan Presiden menekankan pentingnya pendekatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang presisi dan berbasis desa.
"Namun ada hal yang menarik dalam pertemuan tadi, bahwa Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa," kata Arif, Kamis, 24 September 2026.
Ia menambahkan, pendekatan tersebut didasarkan pada peran masyarakat desa yang memiliki kedekatan dengan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Masyarakat juga dinilai dapat berperan efektif dalam upaya pencegahan karhutla melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).
"Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA," jelasnya.
"Nah sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat, masyarakat peduli api," lanjutnya.
Arif menyebut MPA selama ini dinilai efektif dalam membantu pencegahan karhutla. Karena itu, kelompok tersebut perlu diberdayakan dan direvitalisasi. Menurutnya, desa akan menjadi salah satu tumpuan utama dalam strategi pencegahan karhutla ke depan.
Selain pendekatan berbasis desa, Arif mengatakan pertemuan juga membahas pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari solusi pencegahan dan penanganan karhutla.
"Tadi saya kira nanti para pakar akan bisa menyampaikan solusi teknologi apa saja yang ada, tadi sudah disebutkan soal water injection, kemudian juga soal pompa di tingkat desa, kemudian juga bahan alternatif untuk pemadaman dan lain sebagainya," ujarnya.
Selain itu, pertemuan juga membahas solusi ekonomi. Menurut Arif, solusi ekonomi diperlukan karena sekitar 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
Arif mencontohkan bertani sagu sebagai alternatif mata pencaharian jangka panjang karena membutuhkan waktu sekitar delapan tahun. Sementara kopi dapat menjadi pilihan untuk jangka menengah, sedangkan sejumlah tanaman hortikultura dinilai dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.
"Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden agar tetap dicarikan solusi ekonominya dengan berbagai teknologi yang ada. Tapi tadi sudah dijelaskan, solusi kelembagaan di tingkat nasional ada, solusi kelembagaan di tingkat desa juga sudah ada," pungkasnya.
