TVRINews, Jakarta
Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat hadir untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Melalui inisiatif strategis ini, negara memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang layak sehingga tidak mewarisi keterbatasan ekonomi orang tua mereka.
"Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita," kata Agus Jabo saat menutup Kongres VII Front National Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta, Minggu, 15 November 2026.
Menurut Agus Jabo, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi instrumen krusial untuk menjawab persoalan kemiskinan yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya pada aspek sosial ekonomi.
"Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup berat, terutama dalam aspek sosial ekonomi," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani persoalan kemiskinan nasional, yakni melalui pemanfaatan data tunggal yang terbuka dan transparan. Pangkalan data terpadu tersebut menjadi fondasi utama agar seluruh program bantuan serta kebijakan pemerintah tepat sasaran menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
"Presiden ingin seluruh data kemiskinan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dengan begitu, pemerintah dapat merumuskan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran," ujarnya.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, masih tercatat sebanyak 22,9 juta penduduk miskin di Indonesia dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah atau sama dengan Rp600 ribu.
Keterbatasan ekonomi tersebut berdampak langsung terhadap rendahnya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Data menunjukkan sekitar 4,1 juta anak Indonesia tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah akibat faktor ekonomi, sementara sekitar 74 persen masyarakat miskin tercatat hanya memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.
Hambatan finansial ini diperkuat oleh fakta bahwa sebanyak 76 persen orang tua menyatakan tidak sanggup membiayai sekolah anak mereka karena kendala ekonomi. Di sisi lain, lebih dari 64 persen anak yang tumbuh di keluarga miskin memiliki kecenderungan tinggi untuk mengalami kondisi kemiskinan serupa di masa depan.
Situasi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan semata, melainkan persoalan struktural yang rentan diwariskan lintas generasi. Ketika orang tua terhambat membiayai pendidikan, peluang anak untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari jerat kemiskinan pun kian menyempit.
Melalui penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang menerapkan sistem pendidikan berasrama, pemerintah berupaya memastikan faktor ekonomi keluarga tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak Indonesia memperoleh pendidikan yang layak.
Di lingkungan asrama, para peserta didik mendapatkan fasilitas belajar, pendampingan menyeluruh, serta pembinaan pengembangan potensi diri guna meraih masa depan yang lebih baik sekaligus mengangkat derajat kesejahteraan keluarganya.
